Tak Cuma Terkesan Menentang Jokowi, Gaya Politik Ini yang Bikin Anies Terjebak

Fenomena  Gubernur Anies Baswedan  cukup menarik.  Apapun yang  ia lakukan selalu  menarik perhatian dan seolah pertarungan politik pada pilkada DKI Jakarta 2017 masih berlanjut.  Atau, terjebak pada pertarungan dini untuk menghadapi pilkada  atau pilpres 2024.

Justru karena  adanya muatan   kepentingan politik  baik  kelompok yang pro maupun kontra Anies tersebut,  Gubernur DKI  semestinya bermain aman.  Sebagai doktor  politik   Anies sebetulnya bisa menghitung lebih cermat. 

Bertarung sejak sekarang justru akan merugikan, menghabiskan energi, bahkan terjebak blunder yang tidak perlu.  Apalagi jadwal pilkada DKI belum pasti. Keinginan dari berbagai kalangan agar pilkada di sejumlah daerah digelar pada 2022, termasuk DKI, masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi.  Kalau MK menolak uji materi, pilkada DKI tetap dilakukan serentak pada 2024.

Kenapa bertarung sejak sekarang malah mubazir? Mengapa pula melawan  kebijakan Jokowi justru blunder.  Berikut ini analisis atau otak-atiknya.

1.Memancing pertarungan diniGubernur Anies sebetulnya sudah cukup hati-hati.  Hanya,  terkadang masih  terpancing situasi atau polemik publik sehingga bikin blunder.  Terang-terangan memperlihatkan kurang sreg terhadap kebijakan pusat soal banjir, misalnya,  bukan sikap politik yang keren.  Hal ini malah bagaikan mengibarkan bendera perang.  Apalagi,  Anies  belum bisa menunjukkan kinerja yang hebat di DKI.

Cara Jokowi kala menjadi Gubernur DKI Jakarta tidak bisa dijiplak karena situasinya beda.  Saat itu, walaupun  Jokowi-Ahok menang tipis atas Fuazi Bowo-Nachrowi,  popularitas Jokowi sedang menanjak.  Ia agak berani  dan kritis terhadap pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono saat itu.  Selain itu, Jokowi-Ahok langsung ngebut, memperlihatkan kinerja maksimal dalam setahun pertama  untuk merebut hati masyarakat Ibu Kota.

2.Berkutat pada program buat pendukung
Boleh dibilang, Gubernur Anies terlalu berkutat program buat pendukungnya. Sebagian besar janji itu memang harus dipenuhi. Pendukung sendiri jangan sampai kecewa.  Kalau bisa, janji-janji kepada mereka  mesti dipenuhi secara cepat.   Hanya, yang juga tak kalah penting, bagaimana merangkul sebagian besar masyarakat DKI lewat kinerja yang bagus. 

Soal  antisipasi  banjir dan pengerjaan proyek anti-banjir, misalnya, mungkin  bagi kalangan pendukung Anies saat pilkada lalu,  kinerja pemerintah DKI sudah  lumayan. Tapi masalahnya, bagi masyarakat DKI yang kritis, apalagi yang selama ini tak mendukung Anies,  jelas  sekali apa yang dilakukan pemerintah DKI amat minim.

Perlu diingat juga, proyek infrastruktur anti-banjir  harus dikerjakan secara bertahap.  Kalau  sungai, kanal, dan saluran tidak dilebarkan  sejak sekarang, dampaknya akan dirasakan di masa mendatang. Ini baru soal banjir.  Belum soal mengantisipasi penurunan tanah di Jakarta atau  instrusi air laut.



Gaya politik dan kepemimpinan Anies yang kurang mengkomodasi seluruh kepentingan masyarakat Jakarta semestinya diubah, mumpung masih ada waktu.  Anies harus sedapat mungkin menjadi Gubernur bagi seluruh warga Jakarta, dan bukan gubernur bagi pendukungnya saat pilkada lalu.

3.Kinerja dulu, politik kemudian
Gubernur Anies seharusnya mengutamakan kinerja terlebih dahulu. Jangan memikirkan pilkada atau pilpres mendatang. Cara ini akan lebih menguntungkan.  Apalagi masyarakat Jakarta cukup cerdas.  Tunjukan saja apa yang sudah dilakukan oleh Gubernur Anies, dalam segala bidang. Dulu seperti apa, sekarang kemajuannya seperti apa.  Before and after.

Itulah yang dulu  dilakukan Jokowi-Ahok.  Jadi orang gak perlu berdebat, misalnya,  soal jumlah genangan  saat banjir.   Karena hal  itu sangat dipengaruhi oleh besarnya curah hujan.  Tinggal dibeberkan saja, berapa kilometer sungai yang dilebarkan. Kalau soal penataan kota, berapa kilometer trotoar yang  telah  dirapikan.  Berapa titik pedagang kaki lima yang sudah ditata dan seterusnya.

Bila  pendekatannya politik, main narasi atau debat kusir,  justru  akan memancing polemik di masyarakat.  Padahal, semakin banyak protes masyarakat, demo,  gugatan, dan seterusnya akan semakin merugikan Gubernur Anies.   Kontroversi akan menggerus modal politik untuk berlaga dalam pilkada atau pilres.  Sebaliknya, prestasi nyata (bukan narasi dan wacana) akan menambah modal politik Anies.

Dengan kata lain,  ya mending memikirkan kinerja ketimbang  meladeni pertarungan politik yang terlalu dini.