Blak-blakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly Bicara Pembebasan Napi Koruptor hingga Baasyir


Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly 
Jakarta - 
Selama sepekan ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly dikecam banyak pihak karena dianggap berniat membebaskan narapidana koruptor di tengah wabah Covid-19 di Indonesia. Hal itu seiring dengan keputusan untuk membebaskan sekitar 30 ribu napi umum dan anak-anak untuk mengurangi risiko terpapar virus Corona.
Saat melaporkan hal itu dalam rapat kerja virtual dengan Komisi Hukum DPR, ada anggota Dewan yang menilai peraturan dan keputusan Menteri diskriminatif. Mereka mempertanyakan kenapa napi korupsi tak ikut diberi asimilasi.
Atas pertanyaan tersebut Yasonna lantas menjelaskan bahwa ada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. PP tersebut mengecualikan napi kasus terorisme, narkotika, dan korupsi untuk mendapatkan asimilasi. Bila para napi dengan tiga kategori itu ikut dibebaskan berarti PP-nya harus direvisi.
"Tapi kemudian ini saya di pelintir, dan saya jujur saja protes lah kepada seorang teman karena saya nilai malah ikut memprovokasi. Janganlah kan belum dibicarakan. Juga ada ICW bikin imajinasi (seolah Yasonna akan membebaskan napi koruptor), Come on..," tutur Yasonna kepada Tim Blak-blakan di kantornya, Kamis (9/4/2020).

Menurut Yasonna membicarakan napi kasus korupsi jangan cuma melihat mereka yang ditempatkan di Lapas Sukamiskin, Bandung. Sebab dari sekitar 270 ribu napi di Indonesia, sebanyak 4000 di antaranya adalah napi kasus korupsi yang ditempatkan bersama para napi kasus-kasus lainnya di semua Lapas di tanah air.Dari pemberitaan sejumlah media, dua anggota Komisi Hukum DPR yang mempertanyakan napi korupsi tak ikut diberi asimilasi adalah Nasir Djamil dari Fraksi PKS dan Taufik Basari dari Nasdem.
Soal pembebasan para napi umum dan anak-anak di tengah wabah COVID-19, kata Yasonna, dilakukan atas saran dan permintaan banyak lembaga internasional. Ia antara lain menyebut Komisi Tinggi PBB untuk HAM, Sub Komite bagian Pencegahan Penyiksaan PBB, WHO, dan Unicef. Sebelum Indonesia, negara-negara lain yang lebih dulu terkena wabah COVID-19 sudah membebaskan ribuan napi mereka dengan sejumlah persyaratan.
Khusus para napi di Indonesia yang baru dibebaskan, Yasonna mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar mereka yang masuk kategori miskin juga mendapatkan bantuan sosial. Selain itu, khusus kepada keluarga dan masyarakat yang akan menerima kembali kehadiran para napi tersebut agar tidak menstigma mereka.
Pada bagian lain, Yasonna juga menyinggung soal nasib Napi Terorisme Ustaz Abu Bakar Ba'asyir dan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari yang ditahan di Lapas Perempuan Pondok Bambu. Dari sisi usia keduanya sudah tergolong sepuh dan kondisi kesehatannya tak terlalu prima lagi. Toh begitu, keduanya tak bisa mendapat pengecualian sesuai PP Nomor 99 Tahun 2012.
Bagaimana dengan warga negara asing yang menjadi napi akan mendapat pengecualian? Apa saja syarat agar mereka bisa keluar dari Lapas? Simak selengkapnya Blak-blakan Menkim HAM Yasonna Laoly, "Bebaskan Napi Korupsi, Itu Khayalan" di detik.com, Jumat (10/4/2020).






(deg/jat)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

China Klaim Puncak Wabah Virus Korona di Negaranya Telah Berakhir

Langkah Cepat Sri Mulyani Membenahi Anggaran Negara

Tampil Menawan dengan Mengubah Mata Coklat Menjadi Biru