Minggu, 07 Juli 2019

Hindari Nikah Siri DPR Aceh Rencana Ijinkan Pria Punya 4 Isteri

Foto: Tim Infografis/ Andhika Akbarayansyah

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tengah menjadi pembicaraan. Parlemen sedang mengatur hukum keluarga, di dalamnya ada aturan memperbolehkan poligami demi mengurangi praktek nikah siri.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo mengatakan bahwa tak seharusnya pemerintahan daerah, begitu juga Aceh mengatur sesuatu yang berada di ranah privat.

"Banyak hal lain yang harus diurus oleh pemerintah daerah daripada sekedar mengatur wilayah privat," kata Agus kepada detikFinance, Minggu (7/7/2019).

Menurutnya, menikah, baik poligami ataupun tidak itu bukan wilayah publik yang mesti diatur kebijakan publik. Menikah merupakan urusan pribadi masyarakat yang penuh akan privasi.

"Karena menikah itu bukan wilayah publik tapi wilayah privat," kata Agus.

Agus menyebutkan lebih baik, Aceh lebih fokus mengurus perekonomian untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pasalnya, secara statistik, perekonomian Aceh sendiri cukup jeblok.

"Lebih baik, pemerintah daerah mengurus kesejahteraan masyarakat," ujar Agus.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa pada 2018 Aceh hanya mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,61%. Angka tersebut lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi nasional yang menyentuh 5,1%.

Belum lagi jumlah penduduk miskinnya, tercatat hingga September 2018 ada 831.500 penduduk yang berada dalam jaring kemiskinan. Jumlah tersebut merupakan 15,68% dari keseluruhan penduduk di Aceh.

Bahkan, Aceh menjadi provinsi dengan angka kemiskinan paling tinggi di Pulau Sumatera. Selisihnya pun cukup jauh, di posisi kedua terdapat Sumatera Utara dengan angka kemiskinan yang hanya 8,94% dan Sumatera Barat di posisi selanjutnya dengan 6,55% penduduk miskin di wilayahnya.

DPRA sendiri kini masih menggodok qanun tentang hukum keluarga. Salah satu babnya mengatur poligami yang membolehkan laki-laki menikahi empat perempuan. Qanun tentang hukum keluarga itu masuk Program Legislasi (Proleg) pada akhir 2018.

DPRA sendiri mengatakan alasan poligami masuk dalam draf qanun adalah maraknya nikah siri oleh pihak-pihak yang melakukan poligami. Nikah siri membuat pertanggungjawaban pria terhadap istri-istri dan anak-anaknya lemah.

"Dengan marak terjadinya kawin siri ini, pertanggungjawaban kepada Tuhan maupun anak yang dilahirkan ini kan lemah. Jadi kita sepakat mengatur, toh kalau kita nggak atur kan kawin juga gitu," jelas Wakil Ketua Komisi VII DPR Aceh, Musannif. 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar