Kamis, 13 Juni 2019

Yusril: Kami Tak Terpengaruh Propaganda Kubu Prabowo

Yusril: Kami Tak Terpengaruh Propaganda Kubu Prabowo


Jakarta, Sexuil.com - Tim kuasa hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin menegaskan tidak mau terseret dalam berbagai propaganda yang terus dilancarkan tim hukum pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Propaganda dimakasud misalnya soal jabatan Ma'ruf Amin di bank syariah dan dana kampanye pasangan 01.
Saat ini, kuasa hukum Jokowi mengatakan akan terus fokus untuk menanggapi permohonan yang sudah diregister, yakni permohonan pada 24 Mei 2019.
"Kami sikapi perkembangan dengan cermat dan hati-hati. Seperti kata pepatah itu ikut menari menurut gendang yang ditabuh oleh orang lain," kata tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra sesaat setelah penyerahan berkas tanggapan di gedung MK, Jakarta, Kamis (13/6/2019).
Seperti diketahui, dalam perbaikan permohonan yang disampaikan kuasa hukum Prabowo-Sandiaga pada 10 Juni 2019 lalu, mempermasalahkan posisi Ma'ruf sebagai Dewan Pengawas di dua bank Syariah. Namun demikian, MK akhirnya hanya meregister permohonan yang disampaikan pada 24 Mei 2019 dan permohonan perbaikan 10 Juni hanya dijadikan lampiran.
"Kami tidak terpancing dengan masalah Ma'ruf Amin apakah masih menjadi pegawai syariah dan lain-lain karena itu tidak bisa dipermasalahkan di MK lagi. Juga persoalan sumbangan dana kampanye Jokowi. Itu tidak menjadi fokus, tapi biarlah itu menjadi bagian dari propaganda kubu 02," ucap Yusril.
Menurut Yusril, dalam menghadapi sidang perdana, pihaknya akan tetap berpatokan pada permohonan gugatan yang dilayangkan kubu Prabowo pada tanggal 24 Mei 2019 lalu. Namun demikian, jika hakim MK juga mempertanyakan permohonan yang disampaikan pada 10 Juni 2019, pihaknya pun mengaku siap.
"Kita tahu belakangan terjadi perubahan penyempurnaan kami sudah menyerupai suatu permohonan yang baru. Walaupun masih menjadi hal yang bisa diperdebatkan, tapi ini tergantung majelis hakim apakah yang akan diperiksa permohonan tanggal 24 Mei lalu ataukah setelah dilakukan perubahan," jelas Yusril.
"Walaupun kami akan menolak adanya perubahan ini sesuai ketentuan UU dan hukum acara MK bahwa dalam hal pilpres permohonan itu tidak boleh dilakukan perubahan. Jadi kami akan berpegang teguh pada peraturan-peraturan itu dan berharap majelis hakim akan memeriksa permohonan yang sudah diregister, yakni permohonan pad 24 Mei 2019 lalu. Tapi kami tentu juga tidak tinggal diam, kami mengkaji perubahan-perubahan yang dilakukan. Kami juga sudah persiapkan."
"Tapi fokus kami mempertahankan pendirian kami permohonan yang diregister pada 24 Mei itulah yang harus dijadikan pegangan memeriksa perkara."

Tidak ada komentar:

Posting Komentar