Senin, 03 Juni 2019

Tim Advokasi Korban 21-22 Mei 2019 Melaporkan 70 Orang Hilang Kepada Komnas Ham, Tetapi Lucunya Tidak Tahu Nama Orang Yang Hilang


Laporkan 70 Orang Hilang, Komnas HAM, "HIlang atau menghilangkan Diri????"

Laporkan 70 Orang Hilang, Komnas HAM, "HIlang atau menghilangkan Diri????"


Rasanya sekarang ini sudah bukan lagi jaman Orde Baru. Yang namanya orang hilang karena kejadian kerusuhan atau kejadian politik hampir bisa dikatakan tidak pernah ada. Namun, pada kejadian kerusuhan tanggal 22 Mei lalu, Komnas HAM tiba-tiba menerima laporan bahwasanya ada 70 orang hilang dan masih belum kembali sampai sekarang. Kok Bisa??
Pihak yang melaporkan adanya orang hilang ini adalah Tim Advokasi Korban 21-22 Mei 2019. Namun, Laporan adanya orang hilang sungguh mencurigakan. Pasalnya, pada laporan tersebut tak disertai identitas orang yang dilaporkan hilang.
Saya yakin dan percaya kalau tidak ada seorang manusiapun yang dilahirkan dari bongkahan batu atau pepohonan. Semua manusia pasti dilahirkan dari sepasang orangtua. Kok bisa yang melaporkan adanya orang hilang justru bukan dari pihak keluarga korban?? Jika pun para keluarga dari 70 orang yang dinyatakan hilang itu berramai-ramai melaporkan, kenapa pula harus melaporkan ke Tim Advokasi Korban 21-22 Mei 2019?? Fakta ini yang kemudian menjadikan pihak Komnas HAM meminta pada pihak pelapor untuk menyertaikan alamat dan nama orang yang hilang, agar bisa ditelusuri lebih lanjut.
Sebentar… Komnas HAM meminta pihak pelapor untuk memberikan daftar NAMA dari ke-70 orang yang hilang??? Kok diminta nama, memangnya si Tim Advokasi Korban 21-22 Mei bisa tahu ada 70 orang yang dari mana kalau nama-nama korban saja tidak disertakan pada laporan???
Tak hanya sampai disitu saja pihak Komnas HAM meminta nama dan alamat pada korban yang hilang tersebut, Komnas HAM juga menghimbau agar sebaiknya para keluarga yang merasa anggota keluarganya hilang, datang sendiri yang datang ke Kantor Komnas HAM untuk melakukan pelaporan.
Namun, sejauh ini, tak satu pun keluarga korban yang merasa kehilangan anggota keluarganya datang ke kantor Komnas HAM.
Apa ini maksudnya? Tim Advokasi Korban 21-22 Mei mencoba untuk memancing di air keruh? Lagi berusaha membangun opini bahwa aparat sekarang sama brutalnya dengan aparat jaman Orde Baru, yang menangani masalah kerusuhan dengan cara menghilangkan orang???
Sampai hari ini, nama-nama orang yang hilang di jaman Orde Baru masih bisa kita temukan. Nama-nama mereka tercatat hilang dan alasan apa yang membuat orang-orang itu hilang di masa Orde Baru pun jelas. Mereka rata-rata adalah korban dari UU Anti Subversif-nya Soeharto.
Para keluarga korban yang hilang di masa Orde Baru pun masih bisa bersuara untuk menceritakan kapan dan setelah kejadian apa keluarganya tiba-tiba hilang.
Tapi pada Kerusuhan 22 Mei 2019, saya yakin tidak ada orang yang hilang. Apalagi kalau isu ini ditujukan untuk mendiskreditkan aparat. Seakan-akan aparat kita sudah bertindak kejam dengan cara menculik para perusuh.
Tak ada gunanya menyekap atau menculik para perusuh dari kerusuhan 22 Mei lalu. Di kantor polisi saja ada 500 orang yang ditangkap, lalu untuk aparat menculik atau menghilangkan orang???
“Kami masih menelusuri ini hilang beneran atau sengaja menghilangkan diri???” Kara Aminuddi Al Rahab, Anggota Komnas HAM.
Di sisi lain, Komnas HAM mengatakan bahwa pihaknya memang melihat adanya indikasi orang bisa hilang pada kejadian kerusuhan 21-22 Mei lalu. Namun, alasan mengapa orang-orang ini hilang harus diinvestigasi lebih jauh. Dari laporan yang diterima tentang 70 orang hilang, dua diantaranya masih berumur 16 dan 17 tahun.
“Kami masih memverifikasi apakah hilang, ditangkap atau menyembunyikan diri karena takut atau karena apa.” Kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufik Damanik.
Yang pasti, lembaga-lembaga yang terkait dengan peristiwa kerusuhan 22 Mei ini memiliki persyaratan jika seseorang ingin melaporkan korban kerusuhan. Persyaratan itu adalah, mengisi formulir pengaduan , menguraikan peristiwa yang terjadi secara rinci, dan memiliki bukti-bukti atau kelengkapan yang mendukung peristiwa yang dialaminya.

Sampai detik ini, saya masih tidak memahami bagaimana pihak-pihak terkait seperti KPAI, Komnas HAM, dan Pemprov DKI hanya memandang bahwa para pelaku kerusuhan itu adalah pihak yang menjadi korban. Yang namanya korban, ketika sebuah bentrokan terjadi, pastinya kedua belah pihak mengalami jatuhnya korban. Bagaimana dengan masyarakat atau parat atau jurnalis yang terkena lemparan batu dari para perusuh?? Tidakkah mereka mendapatkan perhatian yang sama???

Tidak ada komentar:

Posting Komentar