Kamis, 13 Juni 2019

Tidak Nyaman Proses Purnawirawan, Kapolri: Semua Sama di Muka Hukum

Tidak Nyaman Proses Purnawirawan, Kapolri: Semua Sama di Muka Hukum

Jakarta, - Sexuil.com Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, penanganan proses hukum terhadap purnawirawan TNI-Polri yang diduga melanggar tindak pidana terkait kasus dugaan permufakatan jahat dan kepemilikan senjata api memang menimbulkan ketidaknyamanan. Kendati demikian, Polri harus tetap menegakan hukum karena semua orang sama di muka hukum.
"Polri sangat paham bahwa membangun soliditas dengan TNI adalah suatu hal yang mutlak dalam rangka menjaga tegaknya NKRI. Oleh karena itu saya menyampaikan kepada panglima, komitmen dari Polri untuk senantiasa sinergi bekerja sama dengan TNI. Sehingga penanganan kasus purnawirawan tentu secara pribadi dan institusi ini jujur menimbulkan ketidaknyamanan bagi Polri sendiri, nggak nyaman," ujar Tito, di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).
Kendati demikian, kata Tito, hukum harus ditegakkan karena ada prinsip hukum equality before the law atau azas persamaan di muka hukum.
"Tapi ya, hukum harus berkata demikian. Ada azas persamaan di muka hukum, semua orang sama di muka hukum. Kami juga pernah menangani purnawirawan Polri dalam beberapa kasus. Saat ini juga kami harus lakukan untuk menunjukan kesamaan di muka hukum. Apalagi dalam kasus mohon maaf melibatkan bapak Kivlan Zen, ini bukan hanya kasus kepemilikan senjata api juga ada dugaan permufakatan jahat dalam bahasa hukum untuk melakukan rencana pembunuhan dan itu ada saksi-saksinya. Nanti akan terungkap di pengadilan. Sehingga meskipun tidak nyaman, tapi kami hormati prinsip hukum itu, kesamaan di muka hukum," ungkap Tito.
Tito menyampaikan, kasus Kivlan agak berbeda dengan Sunarko. Senjata Sunarko merupakan miliknya, berasal dari Aceh dan dibawa ke Jakarta.
"Kemudian belum ada rencana senjata itu akan digunakan misalnya untuk melakukan pidana tertentu, seperti dalam kasus bapak Kivlan Zen. Jadi grade-nya beda, sehingga saya kira masih bisa terbuka ruang komunikasi untuk masalah bapak Sunarko ini. Tapi untuk masalah bapak Kivlan Zen saya kira karena sudah banyak tersangka lain yang sudah ditangkap, termasuk calon eksekutor, senjatanya ada empat, saya kira meskipun tidak nyaman kita harus jelaskan kepada masyarakat, harus diproses di pengadilan," katanya.
Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, purnawirawan secara hukum sudah masuk ke dalam ranah sipil.
"Untuk purnawirawan sudah ada wadah sendiri, karena purnawirawan secara hukum sudah masuk di ranah sipil. Namun untuk kesatuan sendiri para purnawirawan itu masih dalam pembinaan dari seluruh kepala staf angkatan. Kami terus melaksanakan komunikasi dengan beliau-beliau untuk menjaga persatuan kesatuan. Terkait dengan proses hukum dan sebagainya, TNI tidak ikut karena sudah masuk di ranah sipil," tegasnya.
Menurut Hadi, TNI-Polri terus menjaga soliditas untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. "Seperti yang diketahui soliditas TNI-Polri sampai sekarang terus. Mulai dari Babinsa dan Babinkamtibmas ini adalah salah satu bentuknya," tandasnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar