Kamis, 13 Juni 2019

Purnawirawan Makar Tidak Mencerminkan Semangat Korsa

Purnawirawan Makar Tidak Mencerminkan Semangat Korsa


Jakarta, sexuil.com - Adanya purnawirawan TNI/Polri yang menjadi tersangka makar hanyalah peristiwa biasa yang tidak perlu dikaitkan dengan institusi (korps). Dalam konteks tersebut, semangat membela kesatuan harus ditempatkan secara benar dan jangan sampai disalahartikan.
"Dalam konteks pemilu, jiwa korsa hanya dibenarkan untuk membela demokrasi konstitusional yang tunduk pada supremasi sipil melalui pemilu, bukan pertunjukan anarki yang mengorbankan jiwa-jiwa yang buta politik, sebagaimana terjadi pada 21-22 Mei lalu," kata Ketua Badan Pengurus Setara Institut, Hendardi, di Jakarta, Rabu (12/6/2019).
Hendardi menyatakan hal itu merespons pengungkapan fakta-fakta yang dilakukan oleh pemerintah melalui Polri di Kantor Kemko Polhukam, Selasa (11/6/2019). Polri telah merilis aktor-aktor yang berperan dalam kerusuhan Mei 2019, termasuk mengungkap aliran dana serta rencana membunuh empat pejabat negara dan satu pompinan lembaga survei.
Sosok yang dominan adalah mantan Pangkostrad Kivlan Zen yang sekarang berada dalam tahanan. Tentu seluruh bukti yang dibeberkan Polri sejauh ini, nantinya harus dibuktikan dalam persidangan. Diharapkan pengusutan kasus makar diikuti rencana pembunuhan dilakukan secara cepat dan tuntas.
Hendardi mengakui keterangan dari Polri masih bisa diperdebatkan bahkan diragukan oleh banyak pihak. Namun dia menilai langkah tersebut penting dilakukan untuk menunjukan transparansi dan akuntabilitas penyidikan terhadap sejumlah pihak yang telah ditersangkakan dan ditahan.
"Polri telah memberikan pembelajaran berharga bagi warga negara tentang arti penting demokrasi, kebebasan berpendapat, dan nafsu politik para avonturir politik serta 'conflict entrepreneur' yang beroperasi di tengah kekecewaan sebagian publik dan kerumunan massa," ujarnya.
Dia juga mengakui pengungkapan yang dilakukan Mabes Polri di bawah koordinasi Tim Irwasum Polri, tidak cukup untuk menunjukan kesan independensi penanganan perkara jika dibandingkan dengan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).
Sekalipun begitu, Hendardi menilai, keberadaan TGPF justru tidak urgen mengingat kebutuhan akan TGPF didasari apabila lembaga penegakan hukum tidak optimal menjalankan tugas.
"Sepanjang institusi existing sudah bekerja, maka pembentukan TGPF pun menjadi tidak relevan," katanya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar