Selasa, 18 Juni 2019

Fadli Zon Kritik Jadwal MK yang Terlalu Pendek, MK: Semua Berdasar Undang-Undang yang Ada


Bertameng Undang-undang, MK Jawab Kritik Pendeknya Masa Sidang
Jakarta - Waketum Gerindra Fadli Zonmempersoalkan jadwal sidang gugatan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) yang sangat padat. MK mengingatkan, soal jadwal persidangan sengketa Pilpres sudah diatur dalam undang-undang.

"Saya melihat memang jadwal sidang-sidang MK ini sangat ketat, sangat padat. dan sebenarnya secara logika sebenernya waktunya sangat pendek ya, terlalu pendek. Bahkan untuk mengurai sebuah persoalan yang dalam, persoalan nasional," kata Fadli Zon di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Fadli mengatakan semestinya MK memberi waktu lebih banyak sehingga pihaknya bisa mengurai persoalan dan mencari kebenaran dengan lebih mendalam.


"Seharusnya memang waktu yang diberikan itu lebih panjang lagi, untuk semua pihak gitu ya sehingga bisa mengeksplorasi, karena kita mencari kebenaran dan mencari keadilan di sini. Jadi kebenaran dan keadilan yang final, menurut hukum yang ada di negara kita gitu loh terkait dengan pilpres maupun pileg," tutur Wakil Ketua DPR itu.

Kendati demikian, Fadli tetap optimistis Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan memenangi gugatan Pilpres 2019. Dia meyakini hakim akan mempertimbangkan semua bukti dan saksi yang dihadirkan tim hukum pasangan nomor urut 02 tersebut. 

"Saya yakin masih ada kebenaran dan keadilan di negara kita ini," ujar Fadli.

Aturan soal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Presiden dan Wapres diatur dalam UU Pemilu No 7 Tahun 2017 Pasal 475 ayat 3. Dalam aturan itu disebutkan bahwa MK diberi waktu 14 hari untuk menuntaskan perkara PHPU. Bunyinya adalah: Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi.

Sidang gugatan yang diajukan Prabowo-Sandidimulai pada Jumat (14/6) lalu. Putusan bakal dibacakan maksimal pada 28 Juni 2019.



Menjawab kritik Fadli, MK kembali mengingatkan pihaknya bekerja sesuai aturan yang berlaku. Soal durasi masa persidangan, itu sudah ditetapkan oleh UU dan MK hanya menjalani UU yang dibentuk oleh DPR bersama pemerintah.

"Penentuan limitasi waktu penanganan sengketa hasil Pilpres itu sudah diatur jelas dalam UU, yang dibuat oleh Pembentuk UU, bukan oleh MK sendiri. MK tinggal laksanakan," ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono, di gedung MK, Jl Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/6).

Fajar menegaskan, MK sama sekali tidak mengatur jadwal sengketa Pilpres. MK hanya menjalankan aturan berlaku yang sudah ditetapkan yaitu 14 hari.

"Sebagai pendapat ya monggo-monggo saja. Dalam hal ini, MK menjalankan aturan (UU) in casu UU MK dan UU Pemilu yang mengatur limitasi waktu 14 hari kerja dalam menyelesaikan perselisihan hasil pilpres," sebutnya.



Pernyataan Fadli Zon mendapat kritikan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin. Kubu pasangan nomor urut 01 itu menyindir Fadli tidak tahu aturan.

"Kayaknya Fadli Zon nggak tahu aturan deh, karena tahapan pemilu sudah diatur undang-undang, sehingga masa bersidang MK pun harus menyesuaikan tahapan tersebut," kata Anggota TKN Jokowi-Ma'ruf, Inas Nasrullah Zubir.

Inas mengaku heran dengan Fadli Zon yang mempersoalkan durasi persidangan sengketa pilpres. Sebagai pimpinan DPR, Fadli seharusnya paham soal produk UU. Dengan pengesahan UU, itu berarti pemerintah bersama seluruh fraksi di DPR telah setuju, termasuk Fraksi Gerindra dan fraksi parpol pengusung Prabowo-Sandi lainnya.

"Yang mengherankan, ke mana aja Fadli Zon pada saat pembahasan UU Pemilu? Padahal dia kan Wakil Ketua DPR yang membidangi Politik dan Keamanan (Korpolkam) dengan ruang lingkup tugas Komisi I, Komisi II, dan Komisi III, Badan Kerja Sama Antar-parlemen, dan Badan Legislasi. Jadi seharusnya dia juga concern pada saat pembahasan RUU Pemilu dan perjuangkan gagasan-nya, tentang tahapan pemilu agar lebih panjang, sehingga MK bisa bersidang lebih lama," jelasnya.

Inas menilai Fadli bersikap seperti itu karena panik dan bingung. Sebab, telah gagal menghadirkan bukti yang kuat di MK.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua TKN sekaligus tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, menegaskan jangka waktu sidang di MK itu sudah ditetapkan undang-undang. Dia mengaku heran dengan sikap Fadli yang seolah-olah menyalahkan aturan undang-undang, padahal, lanjut Arsul, Fadli sebagai salah satu anggota pansus penetapan undang-undang itu.

"Soal jangka waktu sengketa itu kan dibahas oleh DPR via Pansus RUU Pemilu, bahkan soal jangka-jangka waktu itu, baik untuk sengketa pileg maupun pilpres, maka fraksi-fraksi DPR yang dominan dalam penetapannya," ucap Arsul.

Anggota Komisi III DPR ini juga mengingatkan, UU Pemilu yang baru disahkan saat pimpinan pansus mayoritas dikuasai oleh koalisi Prabowo-Sandiaga.

"Tiga dari empat pimpinan Pansus adalah fraksi-fraksi dari partai koalisi 02, maka aneh kalau sekarang malah Pak FZ mengeluhkan soal singkatnya jangka waktu tersebut," tutup Arsul. 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar