Jumat, 28 Juni 2019

Bagaimana Nasib Koalisi Prabowo-Sandi Pasca Putusan MK? PAN Sebut Koalisi Bubar hingga Sikap Terbaru


Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan) memberikan keterangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan terkait perolehan suara Pilpres 2019 di kediaman Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (27/6/2019) malam. Dalam keterangannya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menerima hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan Pilpres 2019. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)
Sexuil.com, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan menolak seluruh permohonan gugatan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (27/6/2019).
Putusan MK itu otomatis menguatkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. 
Putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat.
Pasca-putusan MK, KPU bakal segera menetapkan Jokowi-Maruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024.

Keluarnya putusan MK diperkirakan kuat juga bakal mengubah komposisi koalisi parpol.
Sebelum putusan MK keluar, terdapat dua koalisi yakni koalisi pendukung Jokowi-Maruf yakni Koalisi Indonesia Kerja dan koalisi pendukung Prabowo-Sandi yakni Koalisi Adil Mkmur.


Koalisi Indonesia Kerja berisikan sepuluh parpol yakni PDI-P, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, PSI, Perindo, Hanura, PKPI dan PBB.
Sementara Koalisi Indonesia Makmur terdiri lima parpol pendukung yaitu PKS, PAN, Demokrat, Gerindra dan Partai Berkarya.
Bagaimana peta koalisi parpol pasca-keluarnya putusan MK?
Berikut rangkumannya, Jumat (28/6/2019): 
1. PAN Sebut Koalisi Indonesia Makmur Sudah Bubar
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan mengatakan, koalisi Adil dan Makmur telah berakhir pasca ditolaknya permohonan gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandi oleh MK.
Menurut Zulkifli, berakhirnya Koalisi Adil Makmur ini sudah direstui oleh Prabowo sendiri.
"Saya tadi lama di tempat Pak Prabowo dari setengah dua sampai setengah lima. Pak Prabowo tadi menyampaikan ke saya dengan berakhir putusan MK, maka Koalisi (Adil dan Makmur) sudah berakhir," kata Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/6/2019) malam, sebagaimana dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com. 
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Taufik Ismail/Tribunnews.com)
Zulkifli menambahkan, Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mempersilakan kepada partai-partai di koalisi Adil dan Makmur untuk mengambil inisiatif sendiri terkait dengan langkah ke depan.
"Silakan partai- partai mengambil inisiatif sendiri," kata Zulhas menirukan pernyataan dari Prabowo.
2. PAN Segera Tentukan Sikap
Terkait dengan sikap partainya, Zulkifli mengaku akan segera melakukan rapat internal untuk menentukan langkah.
Menurut dia, rapat internal itu akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Nanti akan ditentukan waktunya," kata Ketua MPR RI ini.
Sementara di akun twitternya, Sekjen PAN, Eddy Soeparno menyampaikan sejumlah pernyataan. 
Sekertaris Jendral PAN, Eddy Soeparno beserta Wakil Ketua Umum PAN Bima Arya di Kantor PAN, di Jalan Daksa 1, Selong, Jakarta Selatan, Sabtu (4/5/2019). (Fransiskus Adhiyuda/Tribunnews.com)
Namun, Eddy tak menjelaskan secara tegas sikap PAN apakah akan bersikap sebagai partai pemerintah ataukah menjadi oposisi.
Dalam salah satu poin pernyataanya, Eddy hanya mengajak semua pihak untuk mendukung pemerintahan ke depan. 
Berikut pernyataaan Eddy sebagaimana dikutip dari akun twitternya hari ini, Jumat (28/6/2019): 
1. Saudaraku, persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 telah menghasilkan keputusan, Partai Amanat Nasional (PAN) menghormati dan menerima dengan baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah ditetapkan melalui proses yang konstitusional tersebut.
2. Kami percaya bahwa apa yang telah diputuskan MK telah melalui rangkaian kajian hukum yang sangat mendalam yang dilakukan para hakim konstitusi yang terhormat dan independen.
3. Kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita dukung pemerintahan ke depan untuk membangun dan memajukan Indonesia. Selain itu, kami juga mengimbau kepada pemerintahan selanjutnya untuk merajut dan mempersatukan kembali anak bangsa yang selama beberapa bulan ini, sudah terbelah.
4. Merajut kembali Merah Putih merupakan tugas para pemimpin kita dan semoga hal tersebut bisa dilaksanakan secepatnya agar bangsa ini bisa kembali bersatu, bersama-sama bergandengan tangan membangun serta memajukan Indonesia.
3. PKS Diduga Akan Tetap Bertahan sebagai Oposisi
Saat ini, elit PKS juga belum memberikan pernyataan resmi sikap partainya pasca-putusan MK. 
Namun, dari pernyataan elit PKS beberapa hari lalu, PKS mengisyaratkan bakal tetap sebagai parpol oposisi. 
Hal itu sebagaimana pernyataan Ketua Dewan Pengurus Pusat PKS Bidang Kepemudaan, Mardani Ali Sera dilaman resmi DPP PKS. 
"PKS Insya Allah akan istiqomah menjaga Koalisi Adil Makmur," kata Mardani Ali Sera, pada Selasa, 25 Juni 2019 lalu. 
Mardani Ali Sera usai menggunakan hak suara di TPS 43 Pondok Gede Kota Bekasi (TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar)
Mardani mengatakan, setiap partai memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan.
Menurutnya, menjadi oposisi dapat menghadirkan kekuatan penyeimbang.
"Itu sebuah keniscayaan," katanya.
"Demokrasi memerlukan adanya kekuatan penyeimbang yang kokoh. Publik kita harapkan juga mengawal proses ini," katanya.
Meski begitu, keputusan final posisi PKS sebagai oposisi atau koalisi kubu capres Joko Widodo dikatakannya masih akan dibahas dalam Musyawarah Majelis Syuro.
4. Demokrat Belum Tentukan Sikap
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Demokrat pasca putusan-MK.
Namun, pasca-pemungutan suara, Demokrat terlihat lebih sering berkomunikasi dengan pihak Jokowi-Maruf.
Hal itu diakui oleh Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean saat ditanya dengan pihak mana  Demokrat lebih sering berkomunikasi akhir-akhir ini. 
"Sementara ini tentu dengan pihak 01. Dengan 02 komunikasi kami memang agak terbatas sekali. Di samping kami melihat, apalagi melihat sidang MK kemarin Partai Demokrat tak diajak berdiskusi tentang bagian-bagian apa saja yang harus kami mohonkan ke MK," ujar Ferdinand saat dihubungi, Selasa (25/6/2019).
"Jadi memang komunikasi dengan Partai Demokrat saat ini sangat terbatas sekali. Sangat sedikit sekali sehingga kami lebih melakukan komunikasi dengan pihak yang berada di 01 saat ini," lanjut dia.
Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, Muhammad Prananda Prabowo, Agus Harimurti Yudhoyono dan istri Annisa Pohan, Edhie Baskoro Yudhoyono dan istri Aliya Rajasa saat bersilaturahim di Hari Raya Idul Fitri di kediaman Megawati, Teuku Umar, Jakarta, Rabu (5/6/2019). (Akun Instagram puanmaharaniri) (Instagram Puan Maharani)
Ia menambahkan, komunikasi dengan pihak Jokowi-Ma'ruf semakin cair.
Hal itu terlihat dari diterimanya dengan baik kunjungan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhi Bhaskoro Yudhoyono (Ibas) oleh Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
Selain dilakukan oleh Agus dan Ibas, komunikasi juga dilakukan oleh Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan para wakil ketua umum.
Saat ditanya apakah komunikasi juga membahas rencana pembentukan koalisi pemerintahan, Ferdinand menjawab, pertemuan-pertemuan tersebut tak langsung menjurus ke arah sana.
Ia mengungkapkan, pertemuan tersebut lebih mengarah pada penyamaan persepsi Demokrat dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf dalam masalah pembangunan.
"Komunikasi yang dilakukan membangun kerangka berpikir ke depan. Kita mau apakan bangsa ini. Prinsipnya bagi Partai Demokrat demokrasi itu adalah kontestasi. Kontestasi sudah selesai. Maka, ayo bergandengan tangan membangun bangsa," lanjut dia.
Elite Demokrat sebelumnya mengaku akan memutuskan arah koalisi setelah putusan MK.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar