Minggu, 09 Juni 2019

5 HAKIM SENIOR DAN 4 PROFESOR HUKUM SIAP TENTUKAN NASIB PRABOWO - SANDI

Jakarta - Capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kini menggantungkan nasib ke Mahkamah Konstitusi (MK). Apakah permohonannya menjadi presiden-wapres dikabulkan ataukah ditolak? Lalu, siapa saja yang akan menghakimi keduanya?

Berdasarkan data yang dihimpun, Rabu (29/5/2019), kasus ini akan diadili 9 hakim konstitusi. Empat di antaranya profesor hukum yang juga hakim dan 5 lainnya hakim senior. Berikut ini datanya:

1. Prof Aswanto
Selain sebagai hakim konstitusi dan Wakil Ketua MK, ia sehari-hari merupakan guru besar Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar. Guru besarnya di bidang hukum pidana.

Nasib Prabowo-Sandiaga Diadili 4 Profesor Hukum dan 5 Hakim SeniorProf Aswanto (ari/detikcom)

Masa baktinya di MK merupakan masa bakti lima tahun kedua, yang mulai duduk di kursi MK pada 2014. 

2. Prof Arief Hidayat
Nasib Prabowo-Sandiaga Diadili 4 Profesor Hukum dan 5 Hakim SeniorProf Arief Hidayat (rengga/detikcom)

Guru besar di bidang hukum tata negara Universitas Diponegoro (Undip) ini merupakan hakim konstitusi periode kedua. Pertama kali menjadi hakim konstitusi pada 1 April 2013 dan sempat menjadi Ketua MK.

3. Prof Saldi Isra
Nasib Prabowo-Sandiaga Diadili 4 Profesor Hukum dan 5 Hakim SeniorProf Saldi Isra (ari/detikcom)

Seperti Arief, Saldi juga guru besar di bidang hukum tata negara. Selain tercatat sebagai guru besar Universitas Andalas (Unand) Padang, ia aktif menulis dan mengisi berbagi panggung diskusi sebelum menjadi hakim konstitusi pada 1 April 2017.

4. Prof Enny Nurbaningsih
Nasib Prabowo-Sandiaga Diadili 4 Profesor Hukum dan 5 Hakim SeniorProf Enny (ari/detikcom)

Guru besar UGM Yogyakarta ini paling terakhir dibanding 8 hakim konstitusi lainnya yang masuk MK, yakni pada 2018. Sebelumnya, ia menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkum HAM.

"Putusan MK dapat menentukan sejak seseorang masih dalam kandungan hingga meninggalnya seseorang. Misalnya putusan mengenai hukuman mati atau putusan mengenai anak di luar nikah. Itu artinya putusan MK sangat menentukan hak seseorang," kata Enny menyoal tentang pentingnya putusan MK.

Adapun 5 hakim lainnya adalah:

1. Anwar Usman
Nasib Prabowo-Sandiaga Diadili 4 Profesor Hukum dan 5 Hakim Senior

Anwar Usman dipercaya 8 hakim konstitusi lainnya menjadi ketua dan nakhoda MK. Jalan hidupnya berliku. Pernah menjadi guru honorer pada 1975, menjadi PNS di Mahkamah Agung, hingga menjadi Kapusdiklat MA. Ia menjadi hakim MK sejak April 2011. 

2. Wahiduddin Adams
Sebelum menjadi hakim konstitusi, ia malang melintang di Kemenkum HAM. Jabatan terakhirnya adalah Dirjen Peraturan Perundangan pada 2010-2014. Sebagai birokrat di Kemenkum HAM, ia ikut membidangi berbagai perkembangan hukum lintas rezim.

3. I Dewa Gede Palguna
Nasib Prabowo-Sandiaga Diadili 4 Profesor Hukum dan 5 Hakim SeniorI Dewa Gede Palguna (ari/detikcom)

Selain sebagai hakim MK, Palguna adalah pengajar tetap di bidang hukum tata negara di Universitas Udayana, Bali. Palguna menjadi hakim MK periode pertama 2003-2008 dan merupakan generasi pertama hakim MK. Lima tahun berlalu, Indonesia memanggil lagi sehingga ia menjadi hakim MK lagi sejak 2015 hingga awal tahun depan.

4. Suhartoyo
Suhartoyo merupakan hakim karier dengan jabatan terakhir hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar. Sebelum itu, ia merupakan Ketua PN Jaksel. Sebagai hakim karier, ia lebih memahami praktik-praktik hukum pidana di peradilan. 

5. Manahan Sitompul
Sama seperti Suhartoyo, Manahan juga hakim karier. Sebelum duduk di MK, ia merupakan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pangkalpinang. Pada 2013, namanya masuk bursa hakim agung, tapi ditolak DPR.

"Baru pada 2015, saya memberanikan diri untuk mengajukan diri sebagai hakim konstitusi dan ternyata lulus untuk menggantikan senior saya, Bapak Alim," ujarnya.

Berdasarkan keputusan KPU, jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin 85.607.362 suara. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239. Jadi selisih suara sebanyak 16.957.123. 

"Memerintahkan kepada Termohon (KPU) untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024. Memerintahkan Termohon (KPU, red) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22e ayat 1 UUD 1945," tuntut Prabowo.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar