Minggu, 14 Mei 2017

Penyelenggara Pemilu Kaji Aturan terkait Larangan Isu SARA

PENYELENGGARA pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI kini tengah mengkaji peraturan kampanye, terutama terkait penggunaan isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi penyelenggara pemilu agar penggunaan isu SARA tidak kembali marak digunakan saat kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 mendatang.
"Sejumlah peraturan (Bawaslu) sedang kita audit untuk lebih menguatkan pengawasan materi kampanye termasuk yang bermuatan SARA dan juga hoax yang banyak berkembang belakangan ini," kata Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (14/5).

Dalam pengkajian peraturan Bawaslu tentang kampanye tersebut, Afifuddin menyampaikan pihaknya perlu berkonsultasi dengan KPI, Dewan Pers dan lembaga lainnya. Namun, ia masih belum bisa menyampaikan bagaimana langkah penguatan yang akan dilakukan untuk mencegah isu SARA.
"Semuanya kita usahakan perbaikan dan penguatan, tapi itu kita ngga bisa sendiri makanya mengajak banyak pihak," tambahnya.

Selain itu, kata dia, Bawaslu juga akan memetakan indeks kerawanan pilkada, dimana salah satu indikatornya mengenai isu SARA. Menurutnya, penggunaan isu SARA yang digunakan dalam pilkada DKI Jakarta lalu sangat mungkin diikuti oleh daerah yang akan menggelar pilkada 2018

PENYELENGGARA pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI kini tengah mengkaji peraturan kampanye, terutama terkait penggunaan isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi penyelenggara pemilu agar penggunaan isu SARA tidak kembali marak digunakan saat kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 mendatang.

"Sejumlah peraturan (Bawaslu) sedang kita audit untuk lebih menguatkan pengawasan materi kampanye termasuk yang bermuatan SARA dan juga hoax yang banyak berkembang belakangan ini," kata Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (14/5).

Dalam pengkajian peraturan Bawaslu tentang kampanye tersebut, Afifuddin menyampaikan pihaknya perlu berkonsultasi dengan KPI, Dewan Pers dan lembaga lainnya. Namun, ia masih belum bisa menyampaikan bagaimana langkah penguatan yang akan dilakukan untuk mencegah isu SARA.

"Semuanya kita usahakan perbaikan dan penguatan, tapi itu kita ngga bisa sendiri makanya mengajak banyak pihak," tambahnya.

Selain itu, kata dia, Bawaslu juga akan memetakan indeks kerawanan pilkada, dimana salah satu indikatornya mengenai isu SARA. Menurutnya, penggunaan isu SARA yang digunakan dalam pilkada DKI Jakarta lalu sangat mungkin diikuti oleh daerah yang akan menggelar pilkada 2018.

Dalam waktu dekat, sambungnya, KPU akan menggelar focus group discussion (FGD) yang akan membahas mengenai evaluasi kampanye. Dalam FGD tersebut, KPU akan membahas bagaimana pelarangan penggunaan isu SARA saat kampanye akan diatur.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar