LICENGSUI HERBAL LICENGSUI HERBAL LICENGSUI HERBAL LICENGSUI HERBAL LICENGSUI HERBAL LICENGSUI JOSS

LICENGSUI HERBAL LICENGSUI HERBAL LICENGSUI HERBAL LICENGSUI HERBAL LICENGSUI HERBAL LICENGSUI JOSS

Senin, 29 Mei 2017

Kepastian dan Ketegasan Pemerintah Bubarkan HTI Ditunggu Saat Ini

 

Jakarta: Keputusan pemerintah untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) diikuti dengan kegamangan untuk mengeksekusi pembubaran tersebut. Pemerintah seakan tidak percaya diri menggunakan peraturan perundangan yang sudah ada, termasuk untuk membubarkan ormas-ormas penyeleweng lainnya. Kemudian, muncul opsi penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Pakar hukum tata negara Universitas Katolik Parahyangan Asep Warlan Yusuf mengatakan kepastian dan ketegasan pemerintah ditunggu saat ini. "Kita menanti tindak lanjut pemerintah mengenai rencana pembubaran HTI. Apakah akan ada langkah awal menuju pembubaran itu, ataupun melalui mediasi yang dilakukan pemerintah kepada HTI. Jangan sampai timbul kesan persoalan ini dibiarkan menggantung," ujar Asep, Minggu 28 Mei 2017.

Asep menambahkan, sikap yang seolah 'menggantung' pembubaran HTI akan memberikan kesan pemerintah ragu dalam mengeluarkan kebijakan. Jika memang pemerintah memiliki bukti-bukti tentang tindakan HTI yang merugikan kepentingan nasional, tindakan tegas harus segera dilakukan.

Menurut Asep, pemerintah harus terlebih dulu mengikuti tahapan-tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas sebelum mengajukan pembubaran HTI di pengadilan. Tanpa mengikuti tahapan pembubaran ormas sesuai prosedur, pembubaran yang diajukan bisa ditolak hakim.

Senada, pakar hukum tata negara Refly Harun menegaskan harus ada keseimbangan antara penegakan hukum dan kebebasan untuk berserikat. Apabila suatu ormas terbukti melakukan pelanggaran hukum, otomatis penegakan hukum yang wajib diutamakan.

Penegakan hukum pun, menurut Refly, bukan berarti langsung memberangus organisasi tersebut, melainkan lebih menyasar pada oknum-oknum yang anarkistis. "Karena itu, penegak hukum jangan ragu-ragu walaupun oknum tersebut ialah orang dengan jabatan tertinggi di organisasi yang bersangkutan."

Asas legalitas

Refly mengemukakan, jika pemerintah sudah sampai pada tahap kesimpulan untuk membubarkan ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, proses pembubaran tetap mengikuti langkah-langkah yang diatur dalam UU 17/2013. Bila ormas yang sudah diperingatkan ternyata masih bandel dan tidak berubah, pemerintah boleh mengajukan pencabutan status badan hukum ke pengadilan.

Baca: Pergerakan HTI Lebih Berbahaya dari Makar

Intinya pemerintah harus menjalankan asas legalitas. Mekanisme pembubaran ormas melalui wacana penerbitan perpres/keppres dan perppu, lanjut Refly, sebaiknya tidak dilakukan. Pasalnya, perpres memiliki kedudukan di bawah undang-undang, sedangkan penerbitan perppu dikhawatirkan memfasilitasi tindakan otoriter.

"Nah, kalau ada (ormas) anarkistis, ya penegakan hukum harus jalan. Itu sudah tidak kompromi lagi," pungkas Refly.

Baca: Publik Harus Tahu Detail Alasan Pembubaran HTI

Dalam pemberitaan sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan kejaksaan masih aktif dalam membahas proses penanganan ormas yang dinilai anti-Pancasila semacam HTI. Opsi yang diusulkan pun beraneka ragam, yakni langkah hukum sebelum pengajuan tuntutan pembubaran HTI ke pengadilan atau melalui penerbitan keppres dan perppu.

Prasetyo menegaskan tindakan yang dilakukan pemerintah bertujuan menyelamatkan negara dari pelbagai gangguan yang berpotensi merusak keutuhan NKRI dan ideologi Pancasila. "Kita masih komitmen sampai kapan pun ingin tetap mempertahankan NKRI yang utuh, tidak terpecah-pecah, dan tidak tergantikan dengan filosofi paham lain yang tak sesuai dengan paham kita sendiri," kata dia.

0 komentar:

Posting Komentar