Langsung ke konten utama

Pak Anies Bilang Tanda Tangannya Itu Fitnah? Sini, Saya Skak Mat!





“Itu fitnah,” kata Anies menanggapi sebuah foto yang ramai diperbincangkan para pengguna media sosial kemarin. Di foto tersebut terpampang secarik kertas tak bermeterai berisi akad kontrak politik. Dihubungi oleh TEMPO.CO melalui aplikasi perpesanan WA, beliau dengan tegas membantah apa yang tertera di dalam foto tersebut. Dalam akad kontrak pada foto tersebut memang tertera nama beliau dan pasangan calon wakilnya di kontestasi Pilkada DKI 2017, Sandiaga Uno. “Apakah mereka sudah sepanik itu hingga membuat fitnah-fitnah?”, demikian sambungnya tanpa memerinci siapa yang dia maksudkan.

#TdtgnYangDisebutFitnahItu
Sebagaimana kita saksikan dalam foto di atas, kontrak itu terlihat diteken pada tanggal 7 Februari 2017. Isinya, “Dengan memohon rahmat Allah SWT dan syafaat Rasullulah Muhammad SAW, SAYA ANIES BASWEDAN dan SAYA SANDIAGA UNO MENYATAKAN SIAP MEMIMPIN DKI JAKARTA dengan nilai-nilai SYARIAT ISLAM dan mendengarkan nasihat para Musafir dan Ulama.”
Untaian kata-kata tersebut tentunya dinilai merugikan sehingga Anies Baswedan perlu meluruskan bahwa itu fitnah. Sampai di situ,  kita perlu mengapresiasinya sebagai sebuah kepatutan agar publik tidak termakan isu sesat.
Lebih lanjut, terlepas dari fitnah apa bukan, menarik untuk disinggung terlebih dahulu tentang tanda tangan tersebut sebagai tanda tangan atas nama Anies Baswedan. Analisis beberapa pakar menegaskan bahwa itu adalah hoax. Indikasi hoax, kata mereka, antara lain perbedaan kontur grafis tanda tangan saat dibandingkan dengan dokumen lainnya (lihat gbr. di bawah ini). Sebagian lainnya menyebutkan itu editan. Entahlah, pembaca pun saya yakin punya pendapatnya sendiri-sendiri terkait tanda tangan tersebut.

#CobaDibandingkanEmangJelasBeda
Sekarang mari, kita kembali ke pernyataan Pak Anies Baswedan berdasarkan informasi dari sumber tadi. Menurutnya ada beberapa versi akad kontrak lagi yang beredar. Salah satunya ialah dengan tulisan, “Dengan memohon keridhoan Allah SWT dan syafaat Rasulullah Muhammad SAW, saya Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menyatakan siap memimpin Jakarta dengan adil dan asyik, dengan berpihak pada yang kecil tetapi akrab dengan yang besar, dengan tegas tetapi penuh welas asih”. Kata Anies, ini juga aneh. Namun lagi-lagi tak menyebutkan dengan tepat siapa kira-kira yang buat.
Sini, Saya Skak Mat!
Nah, karena beliau tidak menyebutkan dengan tepat siapa yang membuatnya, saya pikir aparat yang berkompeten perlu segera menyelidiki. Kenapa demikian? Karena apabila pernyataan Pak Anies itu dibiarkan tanpa didasarkan pada bukti valid, ini mengindikasikan Pak Anies sengaja membiarkan publik menafsirkan secara liar seolah-olah itu dilakukan oleh pihak lawan, kubu paslon Ahok-Djarot. Biar kelihatan klop gitu lohdisebut fitnah. Logikanya ‘kan begini, mana ada sih serdadu di medan tempur yang ketika berhadap-hadapan dengan lawan, malah menembaki pasukannya sendiri? Kalau ada, itu pengkhianat. Mati hukumannya. Jadi, mana ada timses Anies-Sandi sendiri yang melakukan hal merugikan tersebut? Terkecuali kalau titik-titik.
Begini, bagi mereka yang kurang atau malas untuk berpikir kritis, mungkin saja akan terjebak oleh untaian kata tanpa dasar Pak Anies tersebut. Nah, guna memaksa Pak Anies supaya memastikan bahwa itu beneran fitnah apa bukan, saya tertantang untuk melakukan pembuktian terbalik.
Pak Anies bilang itu fitnah, ‘kan? Saya bilang itu strategi memainkan psikologi massa. Pak Anies sepertinya ingin supaya publik percaya bahwa itu dilakukan oleh kubu lawan untuk menjatuhkan citra mereka. Karena pernyataan itu tidak disertai dengan bukti melainkan asal klaim, harusnya Pak Anies terima diklaim pula bahwa itu sebenarnya strategi play victim, bertindak seolah-olah jadi korban padahal memang sengaja direncanakan (kalangan/timses/pendukung) sendiri. Apabila Pak Anies tidak keluar memberikan klarifikasi berikut bukti-bukti valid bahwa itu beneran upaya pemfitnahan, berarti benar dong bahwa sebenarnya itu kerjaan timsesnya sendiri untuk menjatuhkan citra lawan. Besar harapan saya, beliau berkenan memberikan klarifikasi segera disertai alat-alat bukti untuk validasi pernyataan.

Yang Ini Semoga Bukan Fitnah

Oke, itu tentang tanda tangan yang katanya merupakan fitnah. Namun, bagaimana ya kira-kira dengan tanda tangan berikut ini?

#KenapaTidakSentuhMaterai?
Perhatikan lagi foto di atas! Saya berharap ini juga hoax. Kenapa? Karena sebagai sebuah dokumen resmi lagi penting, tanda tangan yang tidak menyentuh materai sudah otomatis cacat secara hukum. Ini akan jadi celah untuk dengan mudah mengingkari janji terhadap butir-butir kontrak politik dalam dokumen tersebut sebagaimana terlihat dalam gambar berikut:

#IsiKesepakatan
Khusus ini, hoax atau bukan hoax, saya berharap baik Anies maupun Sandi atau bahkan Harry Tanoe sekalipun tidak akan mengatakan ini fitnah. Sebab kalau bilang ini juga fitnah, selain menuntut validnya bukti, juga hanya akan memperlihatkan betapa miskinnya ide dari kubu paslon 3 dalam merebut simpati pemilih. Entahlah kalau mereka semua sudah terjangkiti Alzheimer, penyakit akut langganan LGBT (Laskar Ganas/Gila Bawa Tongkat) FPI yang belakangan mendadak lupa pernah menghalalkan darah Harry Tanoe tumpah di tangan mereka (http://www.tribunnews.com/metropolitan/2013/09/14/rizieq-shihab-samakan-hary-tanoe-dengan-hewan).***
NB: Tulisan sewordian yang ini membahas lebih jauh tentang tanda tangan yang tidak menyentuh materai di atas. Ulasannya cukup menarik untuk memahami lebih jauh kontrak politik antara HT lewat Perindo dengan paslon 3.

Membaca Kontrak Politik Antara HT Dengan Anies-Sandi

 11
Beberapa hari yang lalu, penulis mendapatkan foto surat kontrak politik antara HT dengan pasangan calon Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
Berikut adalah surat kontrak politik tersebut :
Surat Kontrak Politik HT dengan pasangan Anies-Sandi
Surat Kontrak Politik HT dengan pasangan Anies-Sandi
Pertanyaannya, apakah surat kontrak politik itu asli ???
Penulis memastikan bahwa surat kontrak politik itu adalah asli.
Mana buktinya jika itu asli ???
Untuk membuktikan surat tersebut asli atau tidak, sangatlah mudah. Kita hanya perlu mengambil beritanya dari situs media milik HT sendiri.
Sssstttt, media tersebut sempat diberi peringatan oleh Dewan Pers beberapa hari yang lalu. Penulis tidak akan membahas surat peringatan dari Dewan Pers, karena penulis hanya fokus terhadap isi kontrak politik antara HT dengan pasangan Anies-Sandi.
Dari situs media milik HT sendiri ini, kita dapat membaca beberapa poin yang ada dalam Surat Kontrak Politik tersebut berikut ini :
1. Menjadi pemimpin dan milik seluruh warga Jakarta, tanpa membedakan suku, ras agama, latar belakang dan status sosial, serta selalu bersikap adil dan jujur
2. Menerapkan Pancasila dalam arti yang benar sebagai pijakan dalam memimpin DKI Jakarta
3. Berpihak kepada rakyat kecil sehingga kesenjangan sosial di Jakarta dapat diperkecil. Hal ini dilakukan dengan mendorong warga yang sudah mapan untuk berpartisipasi
4. Mampu mengatasi, memberantas kejahatan narkoba, kejahatan korupsi, dan kejahatan umum lainnya, serta menegakkan hukum dengan benar.
5. Mampu melakukan penataan Jakarta yang asri, bersih, dan sehat serta mengatasi banjir dan kemacetan.
6. Mampu mengayomi masyarakat Jakarta dengan menciptakan suasana yang aman, penuh kepastian, tenteram, damai, bertolerensi, beretika, dan beradab
7. Bersedia bekerja sama dengan Partai Perindo untuk mewujudkan butir 1 sampai 6 di atas.
Setelah pembacaan kontrak politik itu, dilakukan penandatangan oleh dua belah pihak, yakni Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo dan pasangan Anies-Sandi. Deklarasi dukungan ini disaksikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto seperti yang dimuat dalam situs media milik HT sendiri ini.
Jadi dapat kita simpulkan bahwa surat kontrak politik tersebut adalah asli karena ada tanda tangan HT, dan tanda tangan pasangan Anies-Sandi dan dibubuhi dengan materai dalam surat tersebut untuk menyatakan bahwa surat itu asli. Informasi berita tentang surat kontrak politik antara HT dengan pasangan Anies-Sandi tersebut yang juga dimuat dalam media milik HT sendiri memperkuat informasi bahwa surat kontrak politik antara HT dengan pasangan Anies-Sandi adalah benar adanya.
Jika kita perhatikan sekilas, bahwa surat kontrak politik tersebut adalah sah dan mengikat antara HT dengan pasangan Anies-Sandi.
Tapi benarkah demikian ???
Mari kita lihat lebih jauh tentang Surat Kontrak Politik tersebut. Silahkan perhatikan halaman kedua surat kontrak politik tersebut berikut ini :
Surat Kontrak Politik HT dengan pasangan Anies-Sandi
Apakah ada yang aneh dengan halaman kedua surat kontrak politik tersebut ???
Ya, Anda benar !!! 😀
Ada yang aneh dengan tanda tangan dalam surat kontrak politik tersebut. Masing-masing pihak melakukan tanda tangan di kolom masing-masing nama yang tertera dalam surat tersebut tanpa mengenai materai yang ada dalam surat tersebut.
Padahal biasanya, saat kita melakukan tanda tangan yang disertai materai, maka masing-masing pihak menandatanganinya dengan mengenai materai tersebut seperti contoh kontrak politik berikut ini :
http://www.kerincinews.com/2015/08/inilah-kontrak-politik-zumi-zola-dengan.html
Silahkan perhatikan perbedaan antara kontrak politik antara Zumi Zola dengan Masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh dengan kontrak politik antara HT dengan pasangan Anies-Sandi di atas.
Kontrak politik antara Zumi Zola dengan Masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh ditandatangani oleh kedua pihak dimana tanda tangan keduanya mengenai materai yang ada dalam surat kontrak politik tersebut.
Lalu bandingkan dengan surat kontrak politik antara HT dengan pasangan Anies-Sandi di atas, dimana masing-masing pihak melakukan tanda tangan dalam kolom nama masing-masing yang tersedia dan TIDAK mengenai materai yang ada dalam surat tersebut.
Mari kita lihat contoh surat kontrak politik antara PPP kubu Djan Faridz dengan pasangan Ahok-Djarot berikut ini :
http://humphreydjemat.co/2016/10/foto-foto-kontrak-politik-dukungan-ppp-untuk-passngan-ahok-djarot/
http://humphreydjemat.co/2016/10/foto-foto-kontrak-politik-dukungan-ppp-untuk-passngan-ahok-djarot/
Dari foto kontrak politik antara PPP Djan Faridz dengan pasangan Ahok-Djarot terlihat bahwa kedua belah pihak membubuhkan tanda tangan mereka menyentuh / mengenai materai sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Pasal 7 ayat 5 yang berbunyi Pembubuhan tandatangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas materai tempel seperti yang termuat dalam situs pemerintah ini.
Jadi mana yang lebih Anda percayai, hanya satu buah surat kontrak politik antara HT dengan pasangan Anies-Sandi yang tidak sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Pasal 7 ayat 5 karena ditandatangani tanpa mengenai materai ???
Atau dua buah surat kontrak politik antara PPP Djan Faridz yang dibuat oleh kedua pihak dan ditandatangani juga oleh kedua pihak di atas materai sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Pasal 7 ayat 5 ???
Penulis bingung apa fungsinya materai dalam surat kontrak politik antara HT dengan pasangan Anies-Sandi di atas ???
Sebagai “pajangan” ???
Apakah pihak HT tidak mengerti fungsi materai dalam sebuah surat perjanjian ???
Apakah pihak HT tidak mengerti hukum? ??
Miris juga kalau seorang HT seorang bos besar perusahaan media ternyata tidak mengerti hal kecil tentang tanda tangan yang harus menyentuh / mengenai  materai dalam sebuah surat pernyataan seperti di atas 😀 😀
Kenapa pihak HT dan pasangan Anies-Sandi tidak melakukan tanda tangan  yang menyentuh / mengenai materai ???
Apakah agar bisa “ngeles” bahwa mereka tidak “sah” melakukan kontrak politik karena tanda tangan kedua pihak tidak mengenai materai seperti yang biasa kita lakukan  ??? 😀
Sssstttt, selain masalah tanda tangan yang tidak menyentuh / mengenai materai, dalam surat tersebut juga terdapat hal “lucu” jika menurut penulis.
Coba perhatikan poin ke-7 dalam surat tersebut, dimana tertulis :
“Bersedia bekerja sama dengan Partai Perindo untuk mewujudkan butir 1 sampai 6 di atas”.
Kalau diperhatikan isinya, maka pasangan Anies-Sandi “harus” bekerjasama dg partai milik HT untuk mewujudkan poin 1 sampai poin 6 dalam surat tersebut.
Apakah ini bentuk “penekanan” pihak HT kepada Anies-Sandi ???
Bagaimana kalau pihak HT memiliki sebuah permintaan dan pasangan Anies-Sandi “wajib” mematuhi permintaan HT sesuai dengan  poin ke-7 dalam surat kontrak politik tersebut ???
Kalau permintaannya bagus, tapi kalau tidak bagus bagaimana ???
Apakah pasangan Anies-Sandi sudah tahu apa keinginan HT di masa depan ???
Apakah ini artinya pasangan Anies-Sandi hanya dijadikan “objek” jika terpilih nanti tetapi yang berkuasa tetap adalah sang raja media karena dia bisa “memerintahkan” Anies-Sandi untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh sang raja yang harus “dipenuhi” sesuai dengan point ke-7 dalam surat kontrak politik di atas ???
Jadi ingat lagu /rif yang berjudul Radja seperti berikut ini :
Andai ‘ku jadi radja, mau apa tinggal minta
Tunjuk sini tunjuk sana dengan sedikit kata
Andai ‘ku jadi radja, punya uang, punya harta
Dan yang pasti aku juga akan punya kuasa
Andai aku jadi radja, ‘ku diangkat dielukan
Dikelilingi bawahan dan orang-orang suruhan
Nikmatnya jadi radja, dengan menjentikkan jari
Dan lambaian tangan maka terpuaskan nafsuku
Seorang Raja yang bisa “memerintahkan” gubernur terpilih yang “harus” mengikuti perintahnya karena sudah terikat dengan surat kontrak politik di atas 😀 😀 😀

Komentar

Postingan populer dari blog ini

China Klaim Puncak Wabah Virus Korona di Negaranya Telah Berakhir

Langkah Cepat Sri Mulyani Membenahi Anggaran Negara

Tampil Menawan dengan Mengubah Mata Coklat Menjadi Biru