LICENGSUI HERBAL LICENGSUI HERBAL LICENGSUI HERBAL LICENGSUI HERBAL LICENGSUI HERBAL LICENGSUI JOSS

LICENGSUI HERBAL LICENGSUI HERBAL LICENGSUI HERBAL LICENGSUI HERBAL LICENGSUI HERBAL LICENGSUI JOSS

Rabu, 22 Februari 2017

Jonan: Freeport Sebaiknya Tidak Arbitrase, Tapi Kalau Mau Silakan

Jakarta - Pemerintah telah memberikan izin rekomendasi ekspor konsentrat kepada PT Freeport Indonesia. Namun Freport menolak berubah dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai syarat izin ekspor konsentrat tersebut.

Freeport menolak mengubah status jadi IUPK, lantaran tidak adanya jaminan kepastian dan stabilitas untuk investasi jangka panjang di Tambang Grasberg, Papua dalam IUPK tersebut.

Menteri ESDM, Ignasius Jonan, telah menyampaikan sikap tegasnya mengenai masalah ini. Menurutnya, pemerintah telah dan akan terus berupaya maksimal mendukung semua investasi di Indonesia, baik investasi asing maupun investasi dalam negeri, tanpa terkecuali. 

Namun demikian, investor dalam melakukan investasi juga diharapkan mampu mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini Freeport sebagai investor diharapkan mampu bekerja sama dengan pemerintah, dan melakukan perundingan agar kedua belah pihak tetap diuntungkan.

"Kami bantu semaksimal mungkin seperti misalnya kalau ditanya Freeport, kami tetap bantu semaksimal yang kami bisa. Kami bantu, kami fasilitasi, apa yang diperjanjikan. Itu hak-haknya kita penuhi, sepanjang itu tidak bertentangan dengan peraturan atau perundangan yang berlaku," kata Jonan saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (20/2/2017).

"Kalau misalnya Freeport tidak puas, bagaimana? Kalau saran saya dirundingkan, kalau dirundingkan tidak puas, bisa arbitrase, dan itu kan memang hak di semua perjanjian KK itu ada arbitase dan lain-lain. Ini jalan terakhir walaupun saya tidak menyarankan ya. Karena ini kan investasi sebenarnya. Spiritnya kemitraan antara negara sebagai tuan rumah dan investor," ucapnya.

Baca juga: Ini Pernyataan Lengkap Bos Besar Freeport untuk Pemerintah

Namun demikian, Jonan mengaku lebih memilih untuk tak menghadapi gugatan yang dilayangkan hingga tingkat arbitrase tersebut.

"Kalau sampai arbitrase sebaiknya tidak. Tapi kalau ingin ditempuh ya silakan. Saya kira sih itu haknya PTFI dan sebagainya dan harus kita hadapi," pungkasnya.

Baca juga: Ini Sikap Tegas Jonan ke Freeport

Sebagai informasi, pada 10 Februari 2017 lalu, pemerintah telah menyodorkan IUPK kepada Freeport sebagai pengganti KK. Jika tak mau menerima IUPK, Freeport tak bisa mengekspor konsentrat tembaga, kegiatan operasi dan produksi di Tambang Grasberg pasti terganggu. 

IUPK sendiri bukan kontrak, dan posisi pemerintah sebagai pemberi izin jadi lebih kuat daripada korporasi sebagai pemegang izin. Sedangkan KK memposisikan pemerintah dan Freeport sebagai 2 pihak yang berkontrak dengan posisi setara. Ini adalah langkah pemerintah untuk memperkuat penguasan negara terhadap kekayaan alam.

Tapi Freeport tak mau begitu saja mengubah KK-nya menjadi IUPK. Sebab, IUPK dinilai tak memberikan kepastian, pajaknya bisa berubah mengikuti aturan perpajakan yang berlaku (prevailing), tak seperti KK yang pajaknya tak akan berubah hingga masa kontrak berakhir (naildown). 

0 komentar:

Posting Komentar