Diduga Ingin Gulingkan Jokowi, Sri Bintang Pamungkas Dipolisikan

Jakarta: Sri Bintang Pamungkas dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan menjatuhkan pemerintahan Jokowi-JK, Senin malam 21 November. Salah satu kuasa hukum Laskar Jokowi, Ridwan Hanafi, mengatakan pihaknya membuat dua laporan.

Salah satu yang dilaporkan ialah dugaan tindak pidana diskriminasi ras dan etnis pada Pasal 16 jo Pasal 4 huruf b (2) UU RI No 40 Tahun 2008.

"Kemudian laporan berikutnya melaporkan pak Sri Bintang Pamungkas terkait penghasutan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Ini kami laporkan pasal 108 KUHP dan pasal 110 KUHP dan pasal 160 KUHP," kata Ridwan ketika dihubungi wartawan, Selasa (22/11/2016).


Ridwan menjelaskan, Sri Bintang mengucapkan kalimat berbau diskriminasi ras dan etnis di depan masyarakat umum. Namun, ia enggan menjelaskan kata-kata apa yang dilontarkan.

Menurut dia, omongan Sri Bintang bisa disaksikan melalui YouTube. "Karena bahasa-bahasanya ini kalau untuk satu bahasa tindak pidana UU No 40 ini kita tidak bisa dan tidak etis," jelas Ridwan.

Salah satu kalimat yang dilontarkan pendiri Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) sudah mengarah pada penghasutan. Ia dianggap memiliki  tujuan menjatuhkan pemerintahan Jokowi.

"Itu bisa kita garis bawahi dalam ucapan beliau di YouTube itu menyatakan bahwa pemerintahan orde baru yang didukung TNI Polri saja kita jatuhkan, apalagi pemerintahan Presiden Jokowi," Ridwan menirukan ucapan Sri Bintang.

Ridwan mengatakan, tindakan Sri Bintang tidak bisa dibiarkan. Menurutnya, sejumlah masyarakat akan terpengaruh jika menelan mentah-mentah ucapan tersebut.

"Kami melaporkan ini setelah saya melihat di YouTube. Oh ini tindakan pak Sri Bintang Pamungkas sudah melampaui. Otomatis sudah melanggar tindakan karena saya pikir kan Presiden kita kan dipilih secara konstitusional dan menjatuhkan Presiden itu bentuk pelanggaran," jelas Ridwan.

Dalam laporannya, Ridwan mambawa barang bukti video, foto dan saksi-saksi. Kedua laporan tersebut teregistrasi dengan nomor laporan polisi LP/ 5735/ XI/ 2016/ PMJ/ Dit Reskrimum 21 November 2016, dengan sangkaan melanggar Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf B angka 2 UU RI No 40 tahun 2008, atas Tindak Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis.

Sementara, dalam laporan polisi LP/ 5734/ XI/ 2016/ PMJ/ Dit Reskrimum 21 November 2016, ia disangkakan Pasal 108 KUHP dan atau pasal 110 KUHP dan atau pasal 160 KUHP terkait Makar dan Penghasutan untuk Menjatuhkan Pemerintah yang Sah
.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

China Klaim Puncak Wabah Virus Korona di Negaranya Telah Berakhir

Langkah Cepat Sri Mulyani Membenahi Anggaran Negara

PESUGIHAN DENGAN CARA BERHUBUNGAN SEKS DENGAN NYI BLORONG (ULAR CANTIK)