LICENGSUI HERBAL LICENGSUI HERBAL LICENGSUI HERBAL LICENGSUI HERBAL LICENGSUI HERBAL LICENGSUI JOSS

LICENGSUI HERBAL LICENGSUI HERBAL LICENGSUI HERBAL LICENGSUI HERBAL LICENGSUI HERBAL LICENGSUI JOSS

Senin, 02 Mei 2016

Presiden Jokowi Diminta Tetapkan SIM, STNK, BPKB Dan TNKB Berlaku Seumur Hidup

Surat Izin Mengemudi [tribunnews]
Surat Izin Mengemudi 

[JAKARTA]  Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane mendorong Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan kebijakan agar SIM, STNK, BPKB, dan TNKB masa berlakunya seumur hidup.
Hal ini perlu dalam rangka menanggapi pernyataan Presiden Jokowi tentang masih buruknya pelayanan SIM, STNK, BPKB, dan TNKB.
"Kami menilai buruknya pelayanan di lingkungan lalul intas akibat terlalu banyaknya kepentingan yang bermain, mulai dari kepentingan tingkat tinggi dalam proyek pengadaan hingga kepentinggan tingkat bawah, yakni percalonan," ujar Neta di Jakarta, Minggu (1/5) 
Menurut dia, jika berbagai kepentingan ini masih mengkoptasi, jangan harap pelayanan di jajaran lalulintas Polri akan berjalan ideal, seperti yang diinginkan Presiden Jokowi. Karena itu, kata dia salah satu cara untuk memutus mata rantai kepentingan yang mengkoptasi itu adalah menjadikan masa berlaku seumur hidup untuk SIM, STNK, BPKP dan TNKB. 
"Sehingga aksi percaloan bisa dipangkas. Kemudian proses pengurusan atau pembayaran pajak harus dilakukan lewat bank, misalnya dengan ATM," ungkap dia.
Dengan diterapkannya masa berlaku seumur hidup untuk SIM, STNK, BPKB, dan TNKB, kata Neta proyek penggadaannya tidak lagi menarik perhatian untuk dipatgulipat oleh mafia proyek. Selama ini, menurut dia setiap tahunnya proyek pengadaan untuk SIM, STNK, BPKB dan TNKB nilainya lebih dari Rp 1,3 triliun, sehingga selalu menjadi incaran mafia proyek. 
"Tahun 2015 misalnya, proyek pengadaan materiil STNK Rp 285,8 miliar, BPKB Rp 274,8 miliar, dan TNKB Rp 370,9 miliar," papar dia. 
Begitu juga, lanjut Neta jika SIM, STNK, BPKB, dan TNKB diperpanjang dalam periode tertentu, aksi percaloan akan marak. Oknum-oknum tertentu cenderung memperlambat proses pengurusan agar masyarakat mengeluarkan dana ekstra untuk calo atau pungli.
"Di banyak negara masa berlaku SIM dll umumnya seumur hidup dan pengawasannya diperketat dan hukuman bagi pelanggarnya sangat tegas," tutur dia. 
Lebih lanjut, dia mengatakan buruknya pelayanan SIM, STNK, BPKB, dan TNKB tidak hanya membuat Presiden kesal, tapi juga kerap membuat citra Polri kian rusak. Untuk itu, kata dia Presiden harus segera mendorong perbaikan yang signifikan dalam pelayanan yang dilakukan Polri ini. 
"Apa lagi saat ini pimpinan jajaran Korlantas dari pusat hingga daerah, terutama di lingkungan Polda Metro Jaya sudah diduduki pejabat baru. Jika mereka tidak mampu membawa perubahan yang diinginkan Presiden, sebaiknya segera dicopot dan diganti dengan pejabat yang berkomitmen tinggi," pungkap Neta

0 komentar:

Posting Komentar