LICENGSUI HERBAL LICENGSUI HERBAL LICENGSUI HERBAL LICENGSUI HERBAL LICENGSUI HERBAL LICENGSUI JOSS

LICENGSUI HERBAL LICENGSUI HERBAL LICENGSUI HERBAL LICENGSUI HERBAL LICENGSUI HERBAL LICENGSUI JOSS

Kamis, 26 Mei 2016

Kekerasan Seksual Dinilai Lebih Tepat Dikategorikan sebagai Pidana Khusus

JAKARTA, SEXUIL.COM  - Wakil Ketua Bidang Program dan Eksternal Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta, Margaretha Hanita, berharap kasus-kasus kekerasan seksual digolongkan menjadi kasus pidana khusus.
Saat ini, kasus tersebut masuk dalam kategori pidana umum. Ia menilai, pidana umum selama ini kurang mendapatkan perhatian untuk ditangani lebih serius.
"Saat ini masih pidana umum. Jadi, kalau pidana umum proses perhatiannya sangat lemah. Ketika dia nanti jadi pidana khusus tentu saja ini akan menjadi perhatian yang besar," ujar Margaretha seusai diskusi yang digelar Polres Metro Jakarta Barat di Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (26/5/2016).

Menurut Margaretha, kasus kekerasan seksual sejatinya lebih berat dibandingkan dengan kasus pidana khusus, seperti narkoba dan terorisme.
"Korban kurang banyak apa? Kasus ini sudah lebih berat juga dari korupsi, terorisme, kita semua terteror dengan kasus-kasus kekerasan anak dan perempuan sehingga kami berharap bahwa ini menjadi pidana khusus," kata Margaretha.

Ia juga menilai, hukuman baru bagi pelaku kejahatan seksual, yang telah diterbitkan dalam Perppu Kebiri, tidak akan berarti jika selama ini kasus tersebut masih digolongkan dalam kasus pidana umum.

Menurut dia, kekerasan seksual lebih tepat dikategorikan sebagai pidana khusus agar penanganannya dilakukan oleh penyidik-penyidik handal dengan penyidikan yang lebih khusus.

"Anda lihat banyak kasus pidana khusus seperti korupsi, terorisme, narkoba, itu mendapat perhatian yang besar. Kalau hanya hukumannya saja yang diperberat, kalau umum kan sama saja. Itu membuat polisi juga lebih berat," tutur dia.

"Polisi bekerja itu harus dibantu. Caranya dibantu itu harus jadi pidana khusus. Itu harapan kami," kata Margaretha.
Kompas TVJokowi Sahkan Hukuman Mati di Perppu

0 komentar:

Posting Komentar