Rabu, 26 Juni 2019

Blak-blakan Yusril Ihza Mahendra: MK Sulit Menangkan Prabowo



loh

Blak-blakan Yusril Ihza Mahendra: MK Sulit Menangkan Prabowo


Ketua tim kuasa hukum Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra yakin bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan mengabulkan gugatan Prabowo-Sandi. Menurut Yusril setidaknya ada tiga hal yang membuat paslon 02 tersebut gagal memenangkan gugatan di MK. Apa saja hal tersebut?

BPN Prabowo Berharap MK Putuskan PSU, TKN: Nggak Ngerti Kita

BPN Prabowo Berharap MK Putuskan PSU, TKN: Nggak Ngerti Kita
Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mempertanyakan harapan minimal Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tentang adanya pemungutan suara ulang (PSU). Menurut TKN, majelis hakim Mahkamah Konsitusi tidak bisa memberikan putusan terhadap dalil yang pembuktiannya lemah.

"Yang diminta aja tentang PSU di mana itu nggak ngerti kita. Nggak ada di dalilnya dan di petitumnya itu nggak ada diminta itu," kata Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan kepada wartawan, Rabu (26/6/2019).

"Nggak bisa dong, majelis hakim itu kan memutuskannya sesuai dengan permintaan yang disampaikan oleh pemohon. Kalau nggak diminta, nggak boleh dalam hukum seperti itu," imbuhnya.

Karena itulah, menurut Irfan, TKN tetap optimistis majelis hakim akan menolak atau setidak-setidaknya tidak dapat menerima permohonan dari Tim Hukum Prabowo-Sandi. Alasannya, dalil-dalil dalam permohonan disebutnya sangat lemah.

"Permohonan pemohon hanya menggiring isu-isu di luar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, bukti-buktinya setelah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi juga lemah. Tidak ada juga korelasi dan relevansi terhadap perhitungan sengketa hasil suara pemilu," jelas Irfan.

Selain itu, keterangan-keterangan dari saksi menurut Irfan juga tidak menguatkan dalil yang disampaikan. Keterangan dari ahli yang dihadirkan juga tidak berbicara tentang sengketa hasil.

"Karena saksinya tidak bercerita juga tentang dari mana kecurangan yang terjadi terhadap sengketa hasil itu. Keempat, keterangan ahlinya hanya bicara tentang IT, Situng. Nggak ada bicara tentang sengketa hasilnya," ungkap Irfan.

"Atas 4 dasar itulah kami berkeyakinan majelis hakim akan menolak atau setidak-setidaknya tidak dapat menerima permohonan pemohon," lanjut dia.

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno optimistis akan memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). BPN berharap putusan MK minimal memutuskan pemungutan suara ulang (PSU).

"Kami sangat optimis bahwa insyaallah tanggal 27 nanti paling sial mudah-mudahan akan ada PSU. Walaupun Pak Prabowo dan Bang Sandi tidak langsung ditetapkan menjad presiden 2019-2024," kata juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, di media center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (25/6). (Licengsui)

Sembilan Hakim Konstitusi Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Sembilan Hakim Konstitusi Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Sexuil.COM, JAKARTA - Sembilan Hakim Konstitusi diprediksi telah mengantongi putusan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2019.
Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif, Veri Junaidi mengatakan, sejak Senin (26/6/2019), MK telah mengeluarkan jadwal pembacaan putusan sengketa yang jatuh pada Kamis (27/6/2019).
"Kami menilai ini sebagai salah satu indikasi yang sangat kuat, nggak mungkin MK akan berani tentukan jadwal kalau MK belum yakin pada putusannya," kata Veri dalam sebuah diskusi di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).
Menurut Veri, tidak terjadi perdebatan yang berarti saat Majelis Hakim akan mengambil keputusan melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang dilakukan sembilan hakim MK.
Sebab, melihat dalil-dalil permohonan sengketa yang diajukan paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga, tak cukup kuat untuk membuktikan adanya pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman (kanan) memimpin sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019). Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres 2019 mengagendakan pembacaan tanggapan pihak termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak terkait dalam hal ini Tim Kampanye Nasional (TKN). Tribunnews/Jeprima
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman (kanan) memimpin sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019). Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres 2019 mengagendakan pembacaan tanggapan pihak termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak terkait dalam hal ini Tim Kampanye Nasional (TKN). Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/Jeprima)
Apalagi, melihat MK yang memajukan pembacaan putusan dari yang semula dijadwalkan Jumat (28/6) menjadi Kamis, besar kemungkinan tak terjadi banyak perdebatan dalam pengambilan keputusan.
"Kalau kemudian percepat satu hari itu saya kira satu hal yang wajar dan penting untuk kepastian hukum dalam proses penyelenggaraan pemilu juga," ujarnya.
Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat jadwal sidang pleno pengucapan putusan hasil sengketa pilpres.
Awalnya, sidang pengucapan putusan akan digelar Jumat (28/6/2019). Namun, berdasarkan rapat Majelis Hakim, sidang dipercepat satu hari menjadi Kamis (27/6/2019).
"Berdasarkan keputusan rapat permusyawaratan hakim (RPH) hari ini, sidang pleno pengucapan putusan akan digelar pada Kamis, 27 Juni 2019 mulai pukul 12.30 WIB," kata Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono ketika dihubungi Kompas.com, Senin (24/6/2019).
Pembacaan putusan sengketa digelar usai MK menyelesaikan pemeriksaan perkara melalui lima sidang, dengan agenda pembacaan dalil pemohon, pembacaan dalil termohon dan pihak terkait, pemeriksaan saksi pemohon, termohon, serta pihak terkait.
Reaksi kubu Prabowo-Sandiaga
Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto saat sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Mengetahui jadwal putusan sidang sengketa Pilpres 2019 dipercepat, Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengaku tak masalah.
Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto, mengatakan bahwa perubahan jadwal sidang merupakan kewenangan MK.
"Itu kan menjadi kewenangan MK, so what?" kata Bambang di Media Center Prabowo-Sandi, di Jakarta, Senin.
Menurutnya, perubahan jadwal sama sekali bukan masalah karena sesuai ketentuan, MK harus menggelar sidang putusan selambat-lambatnya pada Jumat mendatang.
Artinya, jadwal sidang putusan dipercepat tak melanggar aturan.
"Jadi bukan harus tanggal 28 kalau baca baik-baik. Tanggal 27 kan masih selambat-lambatnya kan," ucap Bambang.
Ia juga meyakini pendukung Prabowo-Sandiaga tak akan mempermasalahkan hal tersebut.
Kata Kubu Jokowi-Maruf
Anggota tim hukum paslon Jokowi-Maruf, Arteria Dahlan tak mempersoalkan terkait Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat pembacaan putusan sengketa Pilprespada 27 Juni 2019.
"Yang di time table kita itu tanggal 28 Juni itu batas akhir persidangan. Jadi kalau MK ngasih tanggal 25 atau 27 Juni ya tidak masalah," kata Arteria Dahlan saat dihubungi, Senin (24/6/2019).
Politisi PDI Perjuangan ini pun berharap, pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres dapat mengakhiri kesimpangsiuran, keluh-kesah, klaim-klaim sepihak yang sudah selama ini beradar.
Terutama, tuduhan kecurangan yang dilakukan kunu 01 secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) oleh kubu 02.
"Kami mengharapkan mudah-mudahan melalui putusan MK terdapat kepastian hukum mengenai pelaksaan pemilu ini yang berlangsung kemarin itu curang atau tidak," ucap Arteria Dahlan.
"Jadi mudah-mudahan kami berharap dengan putusan MK nantinya bisa dibuktikan itu semua," jelasnya.
Lebih lanjut, ia meminta semua pihak agar menghormati apapun putusan MK terkait hasil Pilpres.
Sehingga, menyudahi tuduh-tuduhan yang tidak berdasarkan bukti.
"kami berharap semua bisa menghormati putusan itu, dan semuanya juga mengakhiri semua polemik yang terjadi sudah lama hampir dua tiga bulan ini lah," tutupnya.
Kata KPU
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan Azis, mengatakan pihaknya siap menerima hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil pilpres 2019.
Bahkan, Viryan menyebut, KPU siap jika MK mempercepat putusan itu.
"KPU siap dengan apa pun putusan MK, baik terkait dengan pilpres maupun terkait dengan pileg. Sebab rekam jejak KPU selama ini terhadap putusan MK yang harus ditindaklanjuti selalu kami tindaklanjuti, baik ada petitum yang di kabulkan mahkamah maupun petitumnya tidak dikabulkan termasuk kalau keputusannya dipercepat, " ujar Viryan saat ditemui di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).
Viryan menjelaskan, setelah putusan MK dibacakan, KPUselaku pihak termohon diberi waktu paling lambat tiga hari setelah pembacaan putusan itu untuk melakukan tindaklanjut.
"Jadi paling lambat tiga hari setelah mahkamah memutuskan, KPU harus sudah menindaklanjutinya. Misalkan itu dalam hal permohonan pemohon tidak diterima mahkamah, maka KPU akan lanjut dengan tahapan berikutnya, yakni penetapan paslon capres-cawapres terpilih 2019," kata Viryan.
Namun, kata Viryan, apabila ada dari petitum pemohon yang dikabulkan oleh MK, KPU juga wajib melaksanakan sesuai dengan putusan itu.
Ia mencontohkan, bila MK memutuskan untuk melakukan pemilu ulang atau pemilu sebagian maka,  harus dilaksanakan.
"Atau misalnya dari fakta persidangan alat bukti yang ada dokumen-dokumen yang disampaikan oleh pemohon misalnya suara 52 persen dengan 48 persen yang benar dan itu diputuskan oleh mahkamah, KPUpasti akan menindaklanjuti, jadi apa pun putusan dari mahkamah, KPU pasti akan menjalankan dengan sebaik-baiknya," ungkap Viryan

Ditangkap, Pelawak Qomar Diduga Berijazah Palsu Saat Pencalonan Rektor

Ditangkap, Pelawak Qomar Diduga Berijazah Palsu Saat Pencalonan Rektor
Brebes - Pelawak kondang yang juga politisi, Nurul Qomar, ditahan di Mapolres Brebes, Jawa Tengah karena kasus dugaan pemalsuan ijazah S-2 dan S-3. Polisi mengungkap ijazah palsu itu digunakan untuk mencalonkan diri sebagai rektor.

"Tersangka dilaporkan oleh (Universitas) Muhadi Setiabudhi terkait dugaan pemalsuan ijazah S2 dan S3 saat mencalonkan diri sebagai rektor (Universitas Muhadi Setiabudhi/Umus Brebes)," ungkap Kasat Reskrim Polres Brebes, AKP Triagung Suryomicho kepada wartawan, Selasa (25/6/2019).

Lebih lanjut menurut Triagung, ijazah yang dipalsukan oleh Nurul Qomar adalah ijazah dari salah satu universitas di Jakarta.

Dedengkot grup lawak Empat Sekawan yang juga politisi ini dinilai melanggar Pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

Qomar ditangkap di rumahnya setelah tak memenuhi beberapa kali panggilan polisi. Beberapa jam berada di tahanan, Qomas menjalani pemeriksaan kesehatan.



Pemeriksaan atas permintaan pihak pengacara Qomar. Qomar menjalani pemeriksaan oleh tim Dokkes Polres Brebes secara tertutup di ruang Reskrim Polres Brebes.

"Tadi dapat permohonan dari pengacara untuk dilakukan cek kesehatan. Dapat informasi tersangka mengidap penyakit asma," kata Triagung.


Pelawak Qomar Ditahan Terkait Dugaan Pemalsuan Ijazah:



(Licengsui)

Tim Jokowi Yakin MK akan Tolak Gugatan Prabowo

Tim Jokowi Yakin MK akan Tolak Gugatan Prabowo
Jakarta, Sexuil.com -- Anggota tim hukum Joko WIdodo-Ma'ruf Amin, I Wayan Sudirta optimistis Mahkamah Konstitusi (MK) akan menolak gugatan PHPU Pilpres 2019 yang diajukan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Kamis (27/6) mendatang.

"Dengan menghargai majelis hakim kita yakin 99,99 persen gugatan pihak pemohon itu ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima," kata Wayan saat ditemui di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Selasa (25/6).

Lebih lanjut, Wayan menilai hakim MK akan menolak karena permohonan gugatan sengketa pilpres yang diajukan kubu Prabowo paling aneh se-Indonesia.


Indikatornya, kata Wayan, permohonan itu sangat panjang dan bertele-tele, namun tak menyentuh substansi. Tak hanya itu permohonan tersebut tak didukung oleh bukti yang kuat untuk mendukung dalil permohonan.

"Karena itu permohonan yang paling aneh yang pernah kita jumpai di Indonesia. Ini salah satu permohonan yang paling tidak bagus, paling lemah, yang paling tidak lazim dan ini dikuatkan oleh para pengamat, bukan hanya kami," kata dia.


Sebaliknya, Wayan menyatakan tim hukum Jokowi-Ma'ruf sangat optimistis menyambut putusan MK. Hal itu karena pihaknya telah memiliki argumentasi yang didasari dengan bukti dan saksi yang kuat untuk menjawab berbagai tuduhan dari tim hukum Prabowo-Sandi dalam gugatan MK kali ini.

"Optimisme itu berdasarkan satu, surat-surat. Dua, keterangan pihak terkait; ketiga, saksi; keempat, ahli; kelima, petunjuk. Itu kami semua memilikinya. Sebaliknya pihak lawan tidak satupun memiliki itu," kata dia.

Belum Putuskan Laporkan Saksi Kubu Tim Prabowo

Selain bicara soal putusan MK, Wayan juga bicara terkait pelaporan terhadap saksi dari tim hukum Prabowo-Sandi. Pihaknya sejauh ini belum berencana melaporkan saksi atas nama Beti Kristiana ke kepolisian menyusul kesaksiannya di sidang MK terkait dugaan pemberian keterangan palsu.

"Belum diputuskan, belum dirapatkan. Tetapi pengaruh Pak Yusril kepada tim pastilah besar. Tidak bisa diabaikan," kata Wayan.

Wayan menyatakan pihaknya masih mempertimbangkan soal kemaslahatan bangsa yang lebih besar ketimbang harus melaporkan seseorang ke kepolisian.

Ia berkeinginan agar semua pihak bersama-sama membangun bangsa usai MK membacakan putusan akhirnya pada Kamis lusa.

"Bukan semata-mata keuntungan dari 01 karena habis tanggal 27 kita akan berangkulan, membangun bangsa, ada yang di pemerintahan, ada yang di oposisi. Tapi dua-duanya membangun bangsa," kata dia.

(Licengsui)

Larangan Keras Unjuk Rasa di MK!

Larangan Keras Unjuk Rasa di MK!
Jakarta - Polri melarang keras adanya unjuk rasa di Mahkamah Konstitusi (MK). Secara tegas, Polri menyatakan akan membubarkan massa jika tetap menggelar aksi di gedung MK.

Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Purnomo menyatakan larangan unjuk rasa ini berlaku hingga selesainya pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 pada Kamis (27/6) nanti.

"Kita kan sudah punya protap, tahapan-tahapannya, pada intinya kita melarang kegiatan massa yang berada di depan MK sampai dengan nanti putusan sidang MK. Termasuk juga yang ada di KPU, kecuali memang undangan-undangan yang akan hadir di lokasi. Baik itu di MK maupun di KPU. Kalau memang ada datang, kita mengimbau mereka membubarkan diri, ada tahapan-tahapan dan proses SOP untuk mengantisipasi ini," kata Gatot di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

Polri melarang adanya aksi di sejumlah objek vital yang memiliki potensi kerawanan seperti di gedung KPU, Bawaslu, dan kompleks DPR/MPR. Dia mengatakan aksi ini bisa mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Gatot meminta masyarakat untuk memahami kebijakan itu. Polri tidak akan memberi toleransi. Dia mengaku tidak ingin insiden kerusuhan pada 21-22 Mei 2019 terulang.

Polri tak menghendaki bila aksi-aksi nantinya disusupi oknum tertentu sehingga terjadi kerusuhan yang bisa merugikan kepentingan masyarakat banyak.

"Kita ingat ada insiden 21-22. Kita sudah lakukan toleransi, tapi ada pihak tertentu oknum tertentu yang berakhir terjadinya kerusuhan. Itu kan, makanya kita tidak ingin terjadi. Kita mengimbau ke seluruh komponen masyarakat kegiatan seperti di MK dan kegiatan lain itu kan disiarkan langsung oleh teman-teman media. Nonton saja dari rumah. Kegiatan ini kita serahkan sesuai konstitusi ke hakim Mahkamah Konstitusi. Kemudian di KPU berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan SOP tentunya," jelas Gatot.

Hingga hari ini, Polri belum menerima surat permohonan izin untuk keramaian. Polri menyatakan bisa membubarkan aksi bila tak mengantongi surat tanda terima pemberitahuan (STTP).

"Ya, Polda Metro tentunya akan menyampaikan kepada korlap (koordinator lapangan) untuk tidak melaksanakan giat di depan MK, karena dapat mengganggu jalannya persidangan atau tahapan di MK," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, Selasa (25/6. 



"Apabila tidak mengindahkan, maka sesuai Pasal 15 UU Nomor 9 Tahun 1998, aparat kan dapat membubarkan, karena Polda Metro sudah mempersiapkan dan fasilitasi tempat di sekitar Patung Kuda," imbuhnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavianmenegaskan bahwa siapa pun yang membuat rusuh saat putusan sengketa Pilpres 2019 di MK akan menjadi musuh bersama. Tito menyebut, berdasarkan hasil survei, masyarakat tidak menghendaki kerusuhan terjadi.

"Peristiwa kemarin, 21 dan 22 Mei 2019, masukan yang saya dapat dari survei justru masyarakat tidak menghendaki adanya kerusuhan, kekacauan, dan lain-lain. Masyarakat Jakarta tidak menghendaki. Jadi, siapa yang membuat rusuh, itu akan menjadi musuh masyarakat," kata Tito di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (25/6).

Tito mengingatkan massa yang akan berunjuk rasa menjelang ataupun saat sidang putusan sengketa Pilpres 2019 tetap menaati peraturan. Dia menyatakan akan menindak tegas para pengunjuk rasa yang melanggar, termasuk pihak ketiga.

"Saya tentunya mengharapkan bagi yang unjuk rasa, ingat aturan-aturan itu. Kalau ada yang mengganggu ketertiban publik, jalan umum, hak asasi orang lain, mengganggu persatuan dan kedamaian, menghujat, menyampaikan sesuatu yang palsu atau hoax kebencian dan lain-lain, kita akan tindak kalau itu di langgar," ucap Tito.

Tito mengatakan bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sudah memerintahkan seluruh anggota TNI-Polri yang melakukan pengamanan tidak menggunakan peluru tajam. Namun peluru karet bisa digunakan seandainya terjadi kericuhan.

"Nanti kalau ada apa-apa, ada peluru tajam, pasti bukan dari TNI-Polri karena sudah tegas saya dan Pak Panglima sampaikan tidak ada yang bawa peluru tajam. Maksimal peluru karet, itu pun teknisnya ada dan kita akan berikan warning sebelumnya," sambung Tito.

Sebelumnya diberitakan, PA 212, GNPF, dan sejumlah organisasi lain berencana menggelar aksi di sekitar MK. Rencana aksi kawal MK pada 28 Juni sudah teragendakan dan merupakan satu rangkaian aksi.

"Untuk masalah aksi, kami sudah fokus beberapa hari yang lalu sebelum pengumuman putusan sidang yang dimajukan tanggal 27 Juni, kami, khususnya PA 212, memang ambil bagian sebagai pelaksana aksi tanggal 26 Juni sebagai puncaknya yang sebelumnya sudah dirangkai dengan aksi pada tanggal 14 Juni, 18 Juni, sampai sekarang," sebut juru bicara PA 212 Novel Bamukmin, Selasa (25/6).

"Karena rangkaian kegiatan aksi kami sudah teragendakan dari tanggal 14 Juni sampai tanggal 28 Juni," imbuh Novel. (Licengsui)

Selasa, 25 Juni 2019

TANYA JAWAB DENGAN HAMDAN ZOELVA SOAL SIDANG MK

Sexuil.com - Eks Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyatakan optimismenya tentang independensi hakim dan percaya mereka akan memutus dengan adil.
Hamdan Zoelva adalah sosok sentral di balik keputusan hukum penting setengah dekade ini. Di antaranya ketukan palunya ke meja majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Indonesia memiliki Presiden ke-7, yaitu Joko Widodo dan memutuskan pemilu serentak—yang baru saja kita lalui.

Tentu publik masih ingat ketika pada Pilpres 2014, Prabowo-Hatta Rajasa juga mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Sama, ada drama saksi-saksi, perdebatan--yang jadi semacam deja vu (perasaan mengingat kembali) bagi Hamdan--yang kala itu menjabat ketua MK. “Dulu itu kayaknya lebih seru he-he,” ujarnya.

Kini, Hamdan aktif dalam kegiatan masyarakat. Terutama di Syarikat Islam. Di organisasi ini ia memegang jabatan Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah. Selain itu ia juga sibuk dengan pekerjaannya sebagai konsultan dan pengacara di Zoelva & Partners.

“Sebenarnya ada tawaran dari kubu 01 dan 02 untuk terlibat di sidang sengketa Pilpres 2019. Namun saya gakmau,” ujarnya saat wawancara dengan Heru Triyono dan Andya Dhyaksa, serta fotografer Wisnu Agung di kantornya, lantai 23 Gandaria 8 Office Tower, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019).

Meski sikapnya masih formal, tapi ia beberapa kali tertawa. Berbeda jauh dengan sosoknya dulu ketika menjadi hakim yang cenderung diam dan cemberut. Ia pun sudah bebas main golf yang ketika menjadi hakim sulit dilakukan. “Saya main golf itu dari tahun 1991. Sudah hobi,” ujar pria yang baru ulang tahun ke-57 ini.

Sore itu, ia spesifik bicara soal saksi di sengketa Pilpres 2019 dan efeknya pada pengambilan keputusan hakim, serta tentang pemilu serentak. Berikut perbincangan selama satu jam tersebut:

Hamdan Zoelva saat ditemui di kantornya, lantai 23 Gandaria 8 Office Tower, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019).


Menurut Anda, hakim yang memimpin sidang sengketa pilpres kali ini bersikap cukup adil?

Saya lihat pengadilan memberi kesempatan yang fair dan transparan.

Pihak pemohon, termohon dan pihak terkait leluasa mengajukan dalil-dalil, bukti-bukti, termasuk saksi-saksinya. Masyarakat bisa menilai sendiri.

Saksi ini jadi sorotan. Tidak semua pertanyaan dijawab dengan baik oleh mereka dalam sidang, bahkan tampak keteteran…
Makanya, saksi itu harus memiliki kekuatan pembuktian. Meski keterangannya tak langsung ia rasakan, tapi harus ada bukti-bukti lain yang jadi satu rangkaian utuh.

Sehingga, saat keterangannya diaudit, bisa menjadi bukti kuat. Saksi ini merupakan alat bukti yang menentukan.

Ada alat bukti yang dipertanyakan. Misalnya berupalink berita. Apakah alat bukti seperti ini menentukan?

Bisa saja. Asalkan ada keterangan saksi dan alat bukti lain yang kuat. Itu bisa jadi petunjuk penting.

Kalau tidak didukung alat bukti lain, link berita ini lemah?

Lemah, tapi tidak salah. Itu tadi, kalau bisa dibuktikan oleh bukti lain dalam satu rangkaian, maka itu kuat.

Tapi kalau link berita saja tanpa bukti lain, pasti diabaikan.

Artinya sebagai alat bukti, link media itu tidak bisa berdiri sendiri?

Tanpa bukti lain gak ada guna. Harus ada verifikasi. Benar atau enggak, kejadiannya di mana, dan ada saksi langsung. Ya faktual. Tidak cuma hanya berita.

Jadi, apa sebenarnya bukti konkret yang bisa memengaruhi keputusan hakim MK?
Prinsipnya, dalil itu harus didukung bukti kan. Kalau dalil tanpa bukti, namanya pernyataan kosong atau imajiner.

Misalnya, dalilnya itu ada pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis dan masif). Ya tunjukkan ada pelanggaran yang melibatkan penyelenggara atau birokrat pemerintah atau pengawas.

Tunjukkan ada perintah dan caranya bagaimana. Sehingga itu benar-benar TSM, yang merusak sendi-sendi pemilu.

Sebagai mantan hakim MK, sulit kah membuktikan adanya pelanggaran TSM itu?

Tidak mudah. Apalagi selisihnya besar. Tapi bukan tidak mungkin. Bisa saja.

Khofifah bisa membuktikan kecurangan TSM pada sengketa hasil Pilgub Jatim 2008 di MK, meski tetap kalah pada akhirnya…
Pada kasus pilkada cakupannya lebih sempit. Saya kira Khofifah contoh pertama. Ada juga di beberapa kabupaten yang bisa buktikan TSM. Tapi tetap tidak mudah.

Kalau melihat saksi-saksi yang dihadirkan kuasa hukum Prabowo-Sandi, apa ada indikasi kuat terjadi TSM?

Saya tidak ingin menyimpulkan sidang. Biarkan saja masing-masing punya pandangan sendiri.

Oke. Apakah logis apa yang jadi tuntutan mereka. Salah satunya minta Jokowi-Ma'ruf didiskualifikasi?

Kalau bisa membuktikan dalil-dalilnya ya logis saja meminta Jokowi didiskualifikasi. Kan tergantung alat bukti dan pembuktiannya.

Salah satu bukti dari kuasa hukum Prabowo-Sandi adalah rekaman cuplikan video. Ini cukup kuat?

Tidak bisa dijadikan bukti kalau tidak bisa diverifikasi. Kejadian di mana, jam berapa, kapan, siapa yang melakukannya, yang merekam siapa, harus ada semua.

Kalau cuma video saja ya enggak bisa.


Apakah hakim MK bisa menolak atau mempercepat keterangan saksi yang kesaksian dan alat buktinya lemah dalam sidang?

Enggak boleh. Hakim itu harus sabar dan mau mendengar keterangan saksi. Meski punya kewenangan (menolak) itu.

Biar efektif. Soalnya kalau dalam prosesnya saksi itu justru seperti didiskreditkan atau jadi dagelan, bukannya jadi tidak baik di mata publik?

Keadilan itu ada dua. Keadilan dalam proses dan keadilan dalam keputusan hakim.

Keadilan dalam proses itu jangan sampai ada orang merasa diabaikan. Kita harus hormati saksi dan yang mengajukannya.

Meskipun atribusi dari saksi itu juga kurang jelas?

Pengadilan itu tidak hanya bicara keputusan. Bisa saja ketok dan bilang gak ada urusan.

Tapi kebebasan orang mengungkapkan apa saja yang menurut dia penting, itu juga keadilan. Jangan pengadilan itu menutup kesempatan orang bicara.

Tapi kalau tidak sesuai ketentuan bagaimana? 
Undang-undang yang baru kan sudah memisahkan antara penyelesaian sengketa proses pemilu dan sengketa hasilnya. Kenapa jabatan calon wakil presiden 01 dipersoalkan juga di MK?

Bisa saja. Biarkan hakim yang menilai. Yang jelas, memang sudah dipisahkan antara sengketa proses pemilu dengan sengketa hasilnya.

Kalau sengketa proses itu diselesaikan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu atau secara pidana.

Sebagai mantan hakim MK, tepat gak mempersoalkan jabatan Ma’ruf Amin di bank syariah?

Kalau saya boleh saja. Pemohon mau apa saja boleh. Jangan larang-larang orang mengajukan apa. Boleh semua. Itu prinsip dasar.

Seperti membuktikan money politic yang notabene pidana dibawa ke pengadilan MK ya?

Itu contoh perkara yang pernah dibawa ke MK dan dikabulkan.

Artinya, semua ini tergantung pada alasan dan pembuktian saja pada akhirnya. Jadi hakim itu tidak bicara satu tambah satu sama dengan dua.

Harus mempertimbangkan betul segala aspek.

Salah satu poin yang mencuat adalah penggunaan penyebutan "Mahkamah Kalkulator". Menurut Anda?

Saya dari dulu juga tidak ingin MK jadi mahkamah kalkulator. Tapi kalau pun gak pakai kalkulator, MK juga tidak boleh memutus dengan imajinasi.

Jadi keadilan itu harus dikaitkan dengan kebenaran dan pembuktian, bukan hanya rasa saja.

Anda merasa deja vu ketika mengikuti suasana sidang sengketa Pilpres 2019 di MK saat ini?

Ya, tapi agak beda ya dengan 2014. Secara umum sama, TSM juga. Tapi dalil-dalil pelanggarannya agak beda.

Ada perdebatan di antara hakim MK ketika itu dalam membuat beberapa keputusan?

Tergantung substansinya. Kalau sama materi hukumnya kuat, debatnya itu panjang. Bisa berhari-hari. Kalau sederhana, apa gunanya diperdebatkan.

Pada 2014 tidak terlalu rumit. Kan kita sampaikan ada kasus yang terbukti, tapi tidak signifikan.

Bicara independensi hakim. Bagaimana hakim MK berlatar belakang partai politik, sejauh apa tarik menarik kepentingannya di dalam?

Saya sendiri dari partai politik. Gak masalah. Apa urusannya. Satu hakim saja kan tidak bisa menentukan.

Di sana ada sembilan hakim. Tentu, satu hakim tidak bisa mendikte yang lain.

Sebagai hakim MK sarat pengalaman, Anda tidak ditawari menjadi kuasa hukum salah satu paslon dalam sengketa Pilpres kali ini?

Pokoknya semua minta lah. Ha-ha-ha.

Termasuk KPU?

Semua. Tapi saya bilang tidak. Gak enak. Saya kan dulu saya ketua di MK.

“Kebebasan orang mengungkapkan apa saja yang menurut dia penting, itu merupakan keadilan”

Hamdan Zoelva
Pelaksanaan Pemilu Serentak yang baru saja kita lalui adalah hasil keputusan MK pada 2014 lalu. Evaluasi Anda?

Pemilu itu pasti ada pelanggarannya. Masalahnya, seberapa banyak dan besar pelanggarannya, nah itu yang dilihat.

Kalau hanya satu dua pelanggaran, kemudian pemilu diulang, berapa banyak uang negara habis.

Tapi banyak korban jiwa, bagaimana?

Saya lihat tidak semuanya karena pemilu serentak. Ini karena petugasnya stres.

Tekanan sosial yang luar biasa ini disebabkan di pemilu ini hanya ada dua paslon. Jadi, ada polarisasi di sana.

Orang tidak enjoy masuk ke pemilu ini. Mereka masuk dengan ketegangan.

Kalau beban petugas, dari dulu juga berat. Dulu di satu TPS bisa sampai 500, sekarang hanya 300 orang.

Saya mengusulkan, biar gak banyak korban, sudah dicoblos partai politiknya saja. Sederhana.

Anda masih aktif di partai politik ya?

Sudah enggak. Saya independen. Sedang sibuk di organisasi sosial dan sebagai pengacara di Zoelva & Partners he-he.

Oke. Seandainya Anda jadi kuasa hukum Prabowo-Sandi, apa yang harus dilakukan dalam sidang sengketa ini untuk bisa menang?

Sulit.

Besarnya Pajak Mobil Lamborghini Bekas Sekitar 70 - 90 Juta

Sebagai salah satu mobil terlaris Lamborghini, Gallardo memiliki banyak fans di Indonesia. Bagi Anda yang ingin memiliki mobil ini, lihat dulu harga pajak salah satu Gallardo yang cukup marak di jalanan Tanah Air, Lamborghini Gallardo LP550-2.

Lamborghini Gallardo merupakan salah satu mobil kencang milik pabrikan asal Italia dari 2003 hingga 2013. Sebagai model pertama Lamborghini yang meraup popularitas di seluruh dunia, terdapat 14.022 unit diproduksi di seluruh dunia dengan harga selangit. Bahkan di Indonesia, harga Lamborghini Gallardo masih terbilang tinggi.
Lamborghini Gallardo berwarna kuning di jalanan
Dijual hingga 2014, Lamborghini Gallardo sudah tidak lagi diproduksi
Karena tidak lagi diproduksi, maka semua Gallardo yang dijual di Indonesia merupakan versi bekas. Sedangkan untuk harga Lamborghini Gallardo sendiri masih bervariasi. Harganya juga tergantung kondisi kendaraan bekas serta jarak tempuh kilometernya. Jika Anda berniat untuk membeli mobil ini, harga Lamborghini Gallardo LP550-2 saat ini terpantau paling tinggi Rp3.3 miliar. 
Dilansir dari berbagai sumber, harga pajak Lamborghini Gallardo LP550-2 Coupe tahun lalu senilai Rp73,71 juta. Nilai ini masih menggunakan harga mobil bekas LP550-2 yang masih berada dalam kisaran Rp3,49 miliar.
Tentu saja dengan harga yang semakin menurun, terlebih setelah mobil ini tidak lagi diproduksi dan digantikan dengan model lebih lebih baru, harga pajak Lamborghini Gallardo lebih rendah dibandingkan tahun lalu.

generasi pertama Lamborghini Gallardo LP550 berwarna kuning
Lamborghini Gallardo merupakan salah satu mobil Lambo terlaris hingga saat ini
Besaran pajak tersebut memang lebih banyak dibandingkan mobil lain di Indonesia, apalagi dalam segmen yang jauh lebih murah seperti city car maupun 7-seater. Besaran pajak juga diprediksi karena kendaraan mewah dibebani dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar 125% dan Pajak Pertambahan Nlai 10%.
Namun dibandingkan nilai pajak Lamborghini lainnya di Indonesia, harga pajak Lamborghini Gallardo relatif cukup murah. Gallardo LP560-4 memiliki nilai pajak sekitar Rp85 jutaan, dan LP560-4 Spider memiliki pajak Rp90 jutaan. Tertarik membelinya?